Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris meminta agar pencegahan kebakaran di Jakarta harus dilakukan lebih sistematis dan komprehensif, sehingga tidak terjadi lagi kebakaran yang dapat merugikan warga.
"Saya menyampaikan duka dan simpati kepada warga yang terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara," kata dia di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat ini yang harus difokuskan adalah memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi dengan baik.
Dia menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang segera menerbitkan Peraturan Gubernur tentang "Satu RT Satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR)" hanya salah satu bagian dari sistem pencegahan kebakaran.
Baca juga: DKI perkuat sinergi untuk cegah kebakaran akibat arus pendek listrik
Fahira pun mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menyusun rangkaian kebijakan yang lebih komprehensif karena kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menyangkut keselamatan dan masa depan warga.
Ia memberikan lima rekomendasi terkait pencegahan kebakaran di Jakarta yang bisa menjadi rangkaian kebijakan yang lebih sistematis dan komprehensif.
Pertama, memastikan distribusi APAR disertai pelatihan warga. APAR harus benar-benar tersedia di setiap RT dan dijaga dalam kondisi siap pakai.
Namun lebih penting lagi, warga perlu mendapatkan pelatihan langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar mampu menangani insiden kecil sebelum membesar.
"Pelatihan rutin bisa dilakukan per triwulan di semua RT secara bergantian," katanya.
Baca juga: Gulkarmat DKI: 116 kasus kebakaran di 2025 bisa diatasi masyarakat
Kedua, audit instalasi listrik dan sistem proteksi gedung. Ia menilai korsleting listrik merupakan penyebab terbanyak kebakaran di Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta harus menggandeng PLN dan dinas teknis untuk melakukan audit gratis atau bersubsidi terhadap instalasi listrik rumah tangga, khususnya di kawasan padat penduduk.
"Gedung-gedung publik dan swasta juga wajib diperiksa kelengkapan sistem alarm, sprinkler, dan jalur evakuasi. Serta diberikan sanksi administratif jika tak memenuhi standar," tegasnya.
Ketiga, penguatan relawan kebakaran (redkar) di tingkat RT/RW, di mana harus diposisikan sebagai garda terdepan penanggulangan dini kebakaran. Mereka perlu dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti APAR, helm, jaket tahan api, dan peluit evakuasi.
"Redkar juga bisa menjadi penghubung cepat antara warga dan petugas pemadam kebakaran (damkar) saat insiden terjadi, sekaligus menjadi agen edukasi di masyarakat," katanya.
Baca juga: Gulkarmat DKI ajak warga cegah kebakaran lewat stikerisasi
Keempat, modernisasi armada dan infrastruktur damkar. Jakarta harus menambah pos pemadam kebakaran di seluruh kelurahan, melengkapi setiap titik padat dengan hydrant aktif dan akses air bersih.
Pemprov juga perlu menambah unit motor damkar untuk menjangkau gang-gang sempit serta memperbarui armada agar lebih efisien dan tangguh.
Kelima, penerapan teknologi "smart city" atau kota pintar untuk deteksi dini. Sudah saatnya, Jakarta mengadopsi teknologi Internet of Things (IoT) atau berbasi internet untuk mendeteksi suhu ekstrem dan asap secara otomatis di kawasan rawan.
Integrasi sistem alarm gedung dengan pusat kendali pemadam kebakaran, penggunaan drone untuk pemantauan lokasi sulit dijangkau, dan peluncuran aplikasi pelaporan kebakaran real-time harus mulai dirintis tahun ini.
Baca juga: Gulkarmat DKI bentuk Satgas Kelurahan untuk pencegahan kebakaran
Menurut dia, kebakaran bisa dicegah jika seluruh sistem mulai dari alat, orang, sampai lingkungan disiapkan dengan baik.
"Sudah waktunya Jakarta punya kebijakan kebakaran yang berorientasi jangka panjang,” kata Fahira.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
