DKI rumuskan tujuh isu strategis sebagai dasar penyusunan RPJMD

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merumuskan tujuh isu strategis sebagai arah dan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dalam rangka menuju kota global.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan tujuh isu strategis tersebut merupakan hasil analisis dari daftar permasalahan yang perlu diselesaikan agar Jakarta dapat sejajar dengan kota global lainnya.

Baca juga: Jakarta ke depan fokus tingkatkan SDM yang unggul dan produktif

"Daftar permasalahan dianalisis dengan metode dinamis untuk menghasilkan tujuh isu strategis yang merupakan upaya menggerakkan perubahan," kata dia dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Ketujuh isu strategis ini yakni modal manusia tinggi dan masyarakat madani, pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan; perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global.

Kemudian, pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima; infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan; ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan, serta pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal.

Baca juga: Wagub DKI: Seluruh program kerja RPJMD sudah direalisasikan

Adapun isu strategis ini kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang diukur melalui indikator strategis antara lain indeks modal manusia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, persentase pemenuhan layanan dasar, dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

"Isu strategis ini telah diselaraskan dengan visi dan misi gubernur kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang akan diukur melalui indikator strategis," ujar Marullah.

Baca juga: Efisiensi anggaran tak berarti meniadakan program yang ada

Dia menambahkan, sebagai salah satu tahapan penyusunan RPJMD, Pemprov DKI mengadakan Forum Konsultasi Publik yang juga menjadi kesempatan pertama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk menyampaikan kembali secara resmi visi dan misi Jakarta untuk periode lima tahun ke depan.

"Kami membuka seluas-luasnya masukan dari para pemangku kebijakan terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2025-2029 melalui forum ini. RPJMD disusun tidak hanya untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah ada. Namun juga untuk menjawab tantangan ke depan," ujar dia.