Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi dan pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.
Pernyataan Qodari ini menanggapi penolakan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar.
Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.
Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.
"Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujar Qodari.
Baca juga: Wamentan Sudaryono bantah kabur saat dialog di UGM tak kondusif
Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihat hal itu sebagai amarah semata.
"Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," kata Qodari.
Terkait tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah gizi buruk (stunting) di Indonesia.
Program prioritas itu pun lahir dari mandat masyarakat terhadap Prabowo yang memenangi pemilihan umum (pemilu). Masyarakat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misi selama kampanye.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari.
Baca juga: Ketum KBPP Polri: Kritik boleh menghina jangan
Karena itu, lanjut dia, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis.
Untuk yang bersifat politik, menurutnya, tidak ada ruang negosiasi.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.
Menurutnya, mahasiswa harus melihat gambar besar. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas memilih Prabowo. Artinya, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya.
"Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," jelas Qodari.
Baca juga: Wamendes: Kritik terhadap program pemerintah bagian dari demokrasi
Baca juga: Merawat asa demokrasi, mewujudkan cita-cita Indonesia maju
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
