Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai saat ini dunia sedang bergerak ke arah yang salah, sehingga perlu perubahan arah dalam hubungan internasional.
"Kami merasa dunia sedang bergerak ke arah yang salah, di mana aturan dan hukum internasional dengan mudah dilanggar dan penggunaan kekuatan semakin sering menjadi penentu hasil. Piagam PBB terancam kehilangan relevansinya," kata Dino dalam diskusi Global Town Hall 2026 yang digelar FPCI secara daring pada Sabtu.
Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu menyoroti tingginya jumlah konflik di dunia serta besarnya anggaran yang dialokasikan untuk persenjataan dibandingkan untuk pembangunan dan perubahan iklim.
Baca juga: Dino: Perubahan iklim seharusnya jadi prioritas utama dunia
"Kita menghadapi jumlah konflik terbesar sejak Perang Dunia II, dengan 65 konflik di 35 negara tahun lalu. Secara global, kita menghabiskan jauh lebih banyak anggaran untuk persenjataan dibandingkan untuk pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim," katanya.
Menurutnya, banyak pemimpin terpaku pada pola pikir jangka pendek dan sebagian di antaranya kehilangan kompas moral.
"Ketika manusia 'dibunuh' secara massal atas nama nasionalisme, hegemoni, atau keamanan; hal itu justru dianggap sebagai sesuatu yang normal, seolah bukan persoalan besar, sehingga perlahan membuat nurani kita mati rasa," katanya.
Baca juga: Dino sebut isu iklim kini bergeser jadi isu keamanan nasional
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan perlunya perubahan arah dalam hubungan internasional dengan menempatkan pembangunan, keadilan, dan nilai kemanusiaan sebagai prioritas.
"Kita perlu melakukan perubahan arah secara drastis dalam urusan dunia. Kita perlu menempatkan kembali pembangunan sebagai pusat perhatian, memulihkan keadilan, dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari hubungan internasional," katanya.
Dia menekankan masyarakat dunia menginginkan kehidupan yang damai, penuh penghormatan, memiliki harapan, serta kesempatan setara.
Dino menilai masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperluas ruang dialog di tengah menyempitnya komunikasi antar-pemerintah maupun di dalam negara.
Baca juga: Dino Patti: RI perlu dorong kepatuhan MoU AS-Iran demi perdamaian
"Oleh karena itu, Global Town Hall dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat dari berbagai negara dan sistem politik untuk berdialog secara terbuka, setara, dengan itikad baik, dan saling menghormati," katanya.
Dia menegaskan bahwa arah dunia tidak hanya ditentukan oleh elite politik, tetapi juga oleh masyarakat yang turut memberikan makna dan membentuk perkembangan hubungan internasional.
"Bagaimana pun, Piagam PBB dimulai dengan kata-kata, kami rakyat, bukan, kami pemerintah," katanya.
Global Town Hall 2026 menghadirkan rangkaian diskusi tingkat tinggi yang menyoroti tantangan geopolitik, sosial, dan moral yang mendesak.
Baca juga: Kunjungan luar negeri Prabowo: Kritik dan manfaat strategis
Baca juga: Menlu: Lawatan Presiden Prabowo bawa manfaat nyata untuk Indonesia
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
