Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (PMD Kalsel) memprioritaskan pendampingan kawasan pedesaan pada tiga kabupaten.
Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Provinsi Kalsel Andie Putra Pratama dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan tiga kabupaten yang mendapatkan pendampingan kawasan pedesaan, yakni Tanah Laut, Kotabaru, dan Balangan.
"Pendampingan tersebut untuk percepatan pembangunan kawasan pedesaan yang berkelanjutan dan terintegrasi," kata Andie.
Andie menjelaskan, pembentukan kawasan pedesaan merupakan konsep penting yang perlu dijalankan secara kolaboratif dari tingkat pusat hingga pemerintah desa, agar pembangunan secara merata lintas desa sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas bagi kemajuan daerah.
Baca juga: PLN dukung integrasi listrik ke Kopdes Merah Putih demi ekonomi lokal
Selama ini, Provinsi Kalsel telah memiliki tiga kawasan pedesaan prioritas, namun pencapaian tersebut masih belum cukup untuk mengejar percepatan pembangunan desa yang merata dan menyeluruh.
Oleh karena itu, Andie menegaskan Dinas PMD Provinsi Kalsel membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk membentuk kawasan pedesaan baru, serta mendorong kabupaten yang belum memiliki kawasan pedesaan agar segera bergerak.
Andie mengharapkan pendampingan dari Pemprov Kalsel mampu mengakselerasi pembangunan lintas desa melalui skema kawasan, sehingga pemerintah kabupaten mendapatkan pendampingan teknis untuk segera menyusun perencanaan, membentuk badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), serta menetapkan lokus kawasan secara tepat.
Dinas PMD Kalsel, diungkapkan Andie, menargetkan pendampingan akan dimulai akhir Juli hingga awal Agustus 2025 dengan menetapkan Kabupaten Tanah Laut menjadi lokasi pertama yang difasilitasi pada akhir Juli, disusul pertemuan dengan Kabupaten Kotabaru dan Balangan pada pekan pertama Agustus.
Baca juga: Kepala Bapanas: SPPG jadi hilirisasi pangan lokal dari pedesaan
Andie menjelaskan, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) pada tingkat kabupaten dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Selanjutnya, Dinas PMD Provinsi Kalsel beraudiensi dengan sekda kabupaten setempat untuk memastikan dukungan penuh lintas sektor sebagai strategi jangka menengah dan panjang membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan lintas wilayah.
“Kami ingin agar Sekda sebagai Ketua Tim Koordinasi bisa langsung menggerakkan seluruh SKPD yang terkait, sehingga proses pembentukan kawasan bisa berjalan lebih cepat, mulai dari musyawarah antar desa hingga penetapan legal kawasan,” ungkap Andie.
Baca juga: Kementerian ESDM percepat perluasan akses listrik ke pedesaan
Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
