Jakarta (ANTARA) - Di era keterbukaan informasi, komunikasi publik bukan lagi sekadar tugas teknis, melainkan fungsi strategis dalam tata kelola pemerintahan.
Hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia memiliki unit komunikasi publik atau biasa juga dikenal sebagai biro hubungan masyarakat atau biro humas, ditambah koordinasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pertanyaan muncul apakah pola kelembagaan ini cukup untuk menghadapi tantangan komunikasi era digital? Bagaimana pengalaman negara lain bisa menjadi pembanding, dan apa syarat agar komunikasi publik pemerintah lebih efektif?
Struktur komunikasi publik Indonesia masih terfragmentasi. Setiap kementerian memiliki humas sendiri, sementara koordinasi lintas kementerian berada di Kementerian Komdigi. Dalam praktik, koordinasi sering berjalan parsial. Pesan kerap berbeda nada, bahkan saling tumpang tindih. Akibatnya, publik menerima informasi yang tidak konsisten.
Contoh paling nyata terlihat saat penanganan pandemi COVID-19. Pesan pemerintah awalnya simpang siur, dari soal penggunaan masker, hingga kebijakan mobilitas. Baru setelah dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 dengan kanal komunikasi terpadu, pesan mulai konsisten. Artinya, kelembagaan yang kuat dengan mandat jelas adalah kunci.
Beberapa negara telah lebih dulu mengonsolidasikan komunikasi pemerintah dalam satu badan khusus. Di Inggris, terdapat Government Communication Service (GCS) di bawah Cabinet Office. GCS mengoordinasikan komunikasi lintas kementerian dengan prinsip one government, one voice. Semua materi komunikasi harus mengacu pada pedoman tunggal, mulai dari gaya bahasa, hingga standar etika.
Singapura memiliki Ministry of Communications and Information (MCI) yang berfungsi ganda: sebagai regulator media dan sebagai pengelola komunikasi pemerintah. MCI membawahi government information service yang memastikan pesan kebijakan terintegrasi, mudah dipahami, dan disampaikan lewat medium digital yang relevan dengan masyarakat urban.
Di Amerika Serikat, Gedung Putih memiliki Office of Communications yang bekerja erat dengan Public Affairs Office di setiap kementerian. Struktur ini menekankan pada konsistensi pesan dan kedekatan dengan media arus utama.
Dari ketiga contoh tersebut, tampak bahwa kunci efektivitas adalah integrasi kelembagaan, mandat tunggal, serta kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
