Dana Bagi Hasil turun, pemborosan anggaran di DKI diminta diberantas

1 hour ago 2

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta perlu ada pemberantasan pemborosan anggaran, menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dari Rp26 menjadi Rp11 triliun.

"Jika terjadi pemotongan DBH, maka Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien," kata Justin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengumumkan bahwa DBH ke Pemprov DKI dipotong hingga Rp15 triliun, dari angka sebelumnya Rp26 triliun menjadi ke angka Rp11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Justin menyatakan bahwa pemotongan DBH menjadi kesempatan untuk memangkas pengeluaran yang selama ini sebagai pemborosan terhadap APBD.

"Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya harus didahulukan," ujarnya.

Baca juga: Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

Baca juga: Ketua BPK: Keputusan bayar DBH ada di tangan Kementerian Keuangan

Justin menyorot adanya rencana pembelian barang-barang yang patut dinilai sebagai pemborosan, sehingga harus diberantas.

Ia menyatakan, ada beberapa temuan saat menggelar rapat, seperti adanya usulan proyektor jenis "liquid crystal display" (LCD), server, dan lampu jenis "light emitting diode" (LED) yang seluruhnya di atas harga pasar dan sempat diusulkan oleh Dinas dalam rapat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E.

"Ada usulan membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp158 juta hingga Rp214 juta per unit, kemudian ada pula yang akan membeli tiga server seharga Rp1,7 miliar per unitnya. Pemborosan belanja ini perlu dihentikan, sekalipun dinas berdalih sesuai E-Katalog," katanya.

Tidak hanya itu, Justin juga mengingatkan adanya rencana pembelian "mobile planetarium" dengan harga milyaran atau lebih mahal dibanding spek tertinggi yang ada di pasaran.

Menurutnya, belanja "boros" semacam itu perlu dihentikan dan Pemprov DKI fokus belanja secara efisien untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lebih mendasar lainnya.

Baca juga: DPRD usulkan dana bagi hasil untuk kebutuhan dasar prioritas

Baca juga: Ketua BPK serahkan kurang bayar DBH kepada Kemenkeu

"Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |