Jakarta (ANTARA) - COO PT Krakatau Steel Tbk Sidik Darusulistyo menilai ketersediaan energi bersih yang aman dan terjangkau menjadi faktor utama dalam mendukung transisi industri baja menuju produksi rendah emisi atau baja hijau.
“Pada akhirnya ada tiga yang mesti dipertimbangkan. Energi itu mesti secure (aman), kemudian affordable (terjangkau), kemudian baru green,” kata Sidik dalam diskusi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jakarta, Kamis.
Menurut dia, transisi menuju industri baja hijau tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena perusahaan tetap harus menjaga profitabilitas dan daya saing industri di tengah tingginya biaya energi dan bahan baku.
Ia mengatakan industri baja memiliki margin keuntungan yang relatif tipis, yakni sekitar 5-7 persen untuk laba operasional sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan laba bersih sekitar 3-5 persen yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam memilih teknologi dekarbonisasi.
“Karena margin-nya tipis, kita tidak akan mengambil risiko yang terlalu besar. Kita harus menggunakan teknologi yang memang sudah mature dan proven,” ujar Sidik.
Ia menjelaskan struktur biaya industri baja sangat dipengaruhi harga energi dan bahan baku, sementara biaya gas alam di Indonesia dinilai masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara pesaing.
Menurut dia, harga gas alam di Indonesia dapat mencapai sekitar 6,5 dolar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU), bahkan lebih tinggi ketika menggunakan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), sedangkan di China disebut berada di bawah 2 dolar AS per MMBTU.
“Bahan baku dan energi ini driving steel cost. Kita harus stay competitive,” ucap dia.
Sidik menambahkan Krakatau Steel saat ini juga mulai mempersiapkan langkah dekarbonisasi untuk menghadapi kebijakan perdagangan karbon global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Perseroan juga telah menyiapkan peta jalan dekarbonisasi bertahap hingga 2050 melalui efisiensi energi, digitalisasi industri, pemanfaatan energi terbarukan, reaktivasi fasilitas Direct Reduced Iron-Electric Arc Furnace (DRI-EAF), hingga pengembangan teknologi rendah karbon seperti carbon capture utilization and storage (CCUS) dan hidrogen.
“CBAM sudah diberlakukan mulai Januari kemarin, dan penalti untuk (jumlah produksi) CO2 (karbon dioksida) ini akan berkembang. Jadi ini salah satu pertimbangan kita agar bisa tetap ekspor,” ungkap Sidik.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Besar ITB di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Prof. Zulfiadi Zulhan mengatakan pengembangan baja hijau membutuhkan dukungan energi bersih dalam jumlah besar, terutama untuk mendukung produksi hidrogen hijau.
Menurut dia, harga green hydrogen saat ini masih berada pada kisaran 5-7 dolar AS per kilogram, sementara agar kompetitif untuk industri baja idealnya berada di bawah 1 dolar AS per kilogram.
Ia menjelaskan produksi 1 juta ton baja berbasis hidrogen diperkirakan membutuhkan sekitar 75 ribu ton hidrogen serta pasokan listrik hingga sekitar 453 megawatt untuk mendukung proses produksi dan peleburan baja.
“Kalau itu (masalah pasokan energi) belum selesai, jangan bicara green steel dulu. Energi itu yang paling utama,” ujar Zulfiadi.
Selain tantangan energi, ia menilai Indonesia juga masih menghadapi ketergantungan teknologi dari luar negeri, termasuk teknologi elektrolisis, electric arc furnace (EAF), hingga teknologi burner berbasis hidrogen untuk industri baja.
Baca juga: COO Krakatau Steel: Industri baja strategis bagi ketahanan RI
Baca juga: Kemenperin: Pabrik kawat baja Subang beroperasi, perkuat rantai pasok
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
