Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih perlu dipertahankan oleh negara-negara anggotanya.
"Posisi utama PBB harus dipertahankan dan tidak boleh digoyahkan. Peran inti PBB harus diperkuat dan tidak boleh dilemahkan. Meski PBB tidak sempurna, tanpa PBB, dunia ini hanya akan menjadi lebih buruk," kata Menlu Wang Yi menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers soal "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China" di Beijing, Minggu.
Diketahui pada Januari 2026, Amerika Serikat menarik kontribusinya dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB termasuk UNESCO, WHO, Dewan HAM PBB dengan alasan untuk "mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS". Hal itu pun menimbulkan krisis terhadap keuangan dan efektivitas badan-badan di bawah PBB.
"Meninggalkan PBB untuk membangun sistem lain sendiri, menjalankan seperangkat aturan sendiri, bahkan merangkai berbagai kelompok kecil dan lingkaran kecil, tidak mendapat dukungan rakyat dan juga tidak berkelanjutan," ungkap Wang Yi.
Wang Yi lebih lanjut mengatakan tahun lalu, China mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global dengan salah satu gagasan bahwa PBB perlu mengikuti perkembangan zaman, menyempurnakan sistem tata kelola melalui reformasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi internasional dan perubahan kekuatan dunia, khususnya meningkatkan hak bicara serta keterwakilan negara-negara "Global South".
" PBB perlu lebih banyak mencerminkan tuntutan sah negara-negara berkembang yang luas, dengan tujuan membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional," tambah Wang Yi.
China, ungkap Wang Yi, adalah negara pendiri PBB dan merupakan penjaga teguh tujuan PBB.
"Sebagai negara berkembang terbesar, kami lebih menyadari harapan besar negara-negara 'Global South'. Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan mekanisme BRICS yang ikut dibangun oleh China sama-sama menjadikan kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai pedoman tindakan pertama, dan keduanya sedang mengumpulkan pengalaman bermanfaat untuk mereformasi serta menyempurnakan tata kelola global," ungkap Wang Yi.
Wang Yi pun menyerukan agar lebih banyak negara berpartisipasi dan mendukung Inisiatif Tata Kelola Global.
"Marilah kita bersama-sama membangkitkan kembali PBB menjaga PBB dan memperkuat PBB," tambah Wang Yi.
Inisiatif Tata Kelola Global, kata Wang Yi, diajukan langsung oleh Presiden Xi Jinping pada saat yang tepat dan langsung memperoleh dukungan serta tanggapan dari lebih dari 150 negara dan organisasi internasional.
Buktinya terbentuk Kelompok Sahabat Tata Kelola Global yang diprakarsai China dan telah berturut-turut didirikan di Markas Besar PBB di New York dan Jenewa, dan berbagai negara, khususnya negara-negara "Global South" bergabung secara antusias.
"Mengapa Inisiatif Tata Kelola Global dapat memperoleh tanggapan luas? Menurut saya, kuncinya terletak pada lima gagasan utama yang ditekankan oleh inisiatif ini, yaitu kesetaraan kedaulatan, supremasi hukum internasional, multilateralisme, berpusat pada manusia, dan berorientasi pada tindakan," jelas Wang Yi.
Semua itu dinilai sesuai dengan aspirasi bersama komunitas internasional dan mencerminkan suara hati bersama rakyat berbagai negara.
Pada Februari 2026 lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sempat mengirimkan surat yang menyatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang "semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program".
Baca juga: Indonesia pastikan iuran PBB dibayar penuh di tengah krisis keuangan
PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026 karena rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai "pemborosan uang pembayar pajak". Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar.
AS adalah penyumbang terbesar PBB yaitu sebesar 22 persen, tetapi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS tidak memenuhi "potensi besarnya" dan mengkritik PBB karena gagal mendukung upaya perdamaian yang dipimpin AS.
AS tidak membayar kontribusinya dalam anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya menawarkan 30 persen dari pendanaan yang diharapkan untuk operasi perdamaian PBB.
Guterres menulis dalam suratnya bahwa PBB telah menghadapi krisis keuangan di masa lalu, tetapi situasi saat ini "sangat berbeda".
Ia mengatakan "integritas seluruh sistem" bergantung pada kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban mereka berdasarkan piagam PBB untuk membayar "kontribusi wajib" mereka dan menyebut sebanyak 77 persen dari total utang telah dibayarkan pada 2025.
Baca juga: Sekjen PBB: Arah keuangan organisasi saat ini tak bisa dipertahankan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
