Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa pihaknya masih terus mengkaji berbagai opsi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.
“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa.
Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur.
Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.
“Jadi harapannya kami kan biasanya duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kami kan sistem pekerjaannya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.
Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek kereta cepat.
Ia mendorong agar pembiayaan diselesaikan oleh Danantara, yang dinilai memiliki kapasitas manajerial dan finansial memadai.
“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka 'manage' dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah ingin memisahkan peran antara swasta dan pemerintah dalam pembiayaan proyek infrastruktur agar beban fiskal tidak terus meningkat.
Baca juga: Danantara: Bank Himbara hati-hati serap dana pemerintah Rp200 triliun
Baca juga: Istana: Pemerintah siapkan skema non-APBN bayar utang Whoosh
Baca juga: Danantara ungkap dua skema penyelesaian utang proyek kereta cepat
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
