Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Sadewo Tri Lastiono mengharapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang pemberian subsidi operasional layanan bus buy the service (BTS) Trans Banyumas.
"Beberapa hari lalu, kami ke Kemenhub karena di perjanjian, subsidi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berakhir di tahun 2025," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Dalam hal ini, kata dia, besaran subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk Trans Banyumas sebesar Rp37,5 miliar dari APBN.
Apabila subsidi tersebut dihentikan pada 2026, lanjut dia, APBD Kabupaten Banyumas akan sangat berat karena Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 2026 masih menanggung utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp70 miliar dari total dana PEN yang diterima sebesar Rp187 miliar pada 2022.
"Jadi saya meminta ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub agar (subsidi Trans Banyumas) diperpanjang sampai dengan tahun 2026," katanya.
Berdasarkan informasi dari Ditjen Perhubungan Darat, kata dia, ternyata pemberian subsidi terhadap operasional bus BTS tersebut tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kendati demikian, dia mengatakan masih ada satu peluang karena di RPJMN, Banyumas tercantum sebagai salah satu dari 10 kota yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kota yang berkelanjutan melalui Program Integrated City Planning (ICP/Perencanaan Kota Terpadu).
"Potensi di Banyumas adalah pendidikan dan pariwisata, sehingga ada celah dari situ supaya punya cantelan ke Kementerian Perhubungan supaya menganggarkan subsidi untuk Trans Banyumas," katanya.
Ia mengharapkan pada 2026 minimal masih ada subsidi untuk Trans Banyumas karena kemampuan APBD Kabupaten Banyumas sangat terbatas.
"Saya kemarin bilang, kami mampunya Rp15 miliar, tapi harapkan kami masih full (penuh) dibayar oleh pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Menurut dia, bus-bus yang digunakan untuk layanan Trans Banyumas itu milik swasta dan angsurannya masih tersisa hingga bulan Februari 2027.
Sementara, pada 2027, kata dia, Pemkab Banyumas tidak lagi terbebani pengembalian dana PEN.
"Jadi, tahun 2027, kami sudah siap memberikan subsidi untuk Trans Banyumas. Tapi kalau 2026, kami masih berat," kata Bupati.
Baca juga: Dinhub Banyumas sosialisasikan penyesuaian tarif BRT Trans Jateng
Baca juga: Dinhub: Bus BTS Trans Banyumas layani penumpang di Kampus UMP
Baca juga: Kemenhub resmikan operasional Teman Bus Trans Banyumas
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
