Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 dengan target 828 ribu ton, guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional.
Rizal mengatakan penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor:204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026.
"Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan (Peraturan Badan) Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026 yang mana total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan penyaluran beras tersebut dilakukan langsung Bulog ke pasar rakyat sehingga harga tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain pasar rakyat, Bulog juga menyalurkan beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan memastikan seluruh stan koperasi tersebut mendapatkan pasokan beras SPHP maupun beras premium secara berkelanjutan.
Bulog turut berpartisipasi dalam kegiatan gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lain untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Distribusi juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu titik.
Selain itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.
Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg.
Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.
Meski demikian, ia mengatakan target penyaluran beras program stabilisasi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan target 2025 yang sebelumnya ditetapkan mencapai 1,5 juta ton secara nasional.
Pada Januari 2026, target penyaluran sempat disebut tetap 1,5 juta ton, namun kemudian dilakukan penyesuaian karena pada Januari hingga Februari masih dilakukan penyaluran sisa kuota tahun sebelumnya.
Penyaluran beras program stabilisasi pada 2025 tidak mencapai target karena tidak dilakukan sepanjang tahun, terutama saat memasuki masa puncak panen sehingga distribusi sempat dihentikan sementara.
Penundaan dimulai sejak Februari dan baru dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember 2025, dengan realisasi mencapai 802.939 ton, serta sisa kuota diperpanjang hingga awal 2026 untuk menjaga stabilitas harga.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
