Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengendap sebesar Rp14,6 triliun sesuai dengan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Kendati demikian, Pramono menyebutkan bahwa dana tersebut terdiri dari deposito dan giro. Dana segera digunakan untuk membayar proyek-proyek hingga akhir tahun ini.
“Jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Rp14,6 triliun itu betul," kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat.
Dia memperkirakan sampai dengan akhir Desember, kurang lebih Rp16 triliun sampai Rp18 triliun (pembayaran) yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Jakarta. "Jadi artinya dana itu pun masih kurang,” katanya.
Baca juga: Legislator pertanyakan motif pengendapan dana Rp14,6 triliun di bank
Karena itu, Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menantikan dana dari pemerintah pusat yang akan ditempatkan di Bank Jakarta senilai Rp10 triliun.
Pramono berjanji, apabila nantinya dana itu sudah diterima, ia segera menggunakan dana tersebut untuk pembangunan Jakarta.
“Saya malah kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta Rp10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu (pembangunan),” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono juga telah menyebutkan bahwa ia akan mengizinkan lelang proyek Pemprov DKI dimulai pada November hingga Desember sehingga pembangunan fisik bisa langsung dikerjakan di awal tahun berikutnya.
Pramono menjelaskan, perubahan pola ini dilakukan agar serapan anggaran daerah di Jakarta tidak menumpuk di akhir tahun.
Baca juga: Cegah dana mengendap, Pramono percepat lelang proyek di Jakarta
Menurut Pramono, langkah ini dahulu ia pernah dijalankan ketika bertugas sebagai sekretaris kabinet (sekkab).
Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah bisa memulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan pembayaran di penghujung tahun berikutnya.
Selain itu, Pramono menilai selama ini proses lelang di Pemprov DKI baru berjalan pada Maret atau April sehingga proyek baru bisa dikerjakan sekitar Oktober atau November.
Akibatnya, pencairan dana dan pembayaran proyek selalu menumpuk di bulan Desember.
Dengan kebijakan baru tersebut, Pramono berharap serapan anggaran DKI Jakarta bisa lebih merata sepanjang tahun, sekaligus mencegah munculnya kembali dana besar yang mengendap di bank menjelang tutup tahun.
Baca juga: DBH dipotong, APBD DKI 2026 turun Rp15 triliun
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
