BSN sebut jumlah SNI aktif sampai Mei 2026 sebanyak 9.940

6 hours ago 6

Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan bahwa sampai dengan Mei 2026 jumlah produk Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif mencapai 9.940 dengan teknologi perekayasaan menjadi yang terbanyak.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif," kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Senin.

Dari data yang dipaparkan BSN pada rapat RDP menyebutkan bahwa dari jumlah SNI aktif yang terbanyak berada pada teknologi perekayasaan dengan jumlah 2.524, disusul oleh pertanian dan teknologi pangan sebanyak 1.990 dan di urutan ketiga teknologi khusus 1.650 SNI aktif.

Selain itu, terdapat konstruksi sebanyak 733, elektronik, teknologi informasi dan komunikasi 547 serta sejumlah produk lainnya yang telah tersertifikasi SNI.

Donny mengatakan bahwa dari seluruh jenis produk yang tersebar di Indonesia sertifikasi SNI sudah mencapai 40 persen dan ini akan terus ditingkatkan.

"Sebenarnya SNI yang tersedia sudah mencapai 40 persen dari seluruh jenis produk," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi SNI perlu terus didorong, agar masyarakat atau konsumen terlindungi dari barang-barang yang tidak sesuai standar.

"SNI seharusnya untuk perlindungan konsumen itu bisa diwajibkan. Agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik," katanya menambahkan.

Sebelumnya, BSN menargetkan dapat mensertifikasi 1.050 produk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per tahun guna mendukung daya saing di dunia usaha.

Menurut dia, dukungan terhadap sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM memang dibutuhkan, agar produk yang dihasilkan mereka dapat bersaing baik di dalam maupun luar negeri.

Apalagi, kata Donny, saat ini produk UMKM juga masih sulit bersaing di kancah domestik, sehingga membutuhkan sertifikat SNI agar dapat diterima di pasar yang lebih luas.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI bersepakat untuk meningkatkan sertifikasi produk UMKM per tahun bisa mencapai 1.050 UMKM.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |