Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya menargetkan penambahan 17 Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada 2026 guna menyukseskan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan di Jakarta, Selasa, saat ini pihaknya sudah memiliki 83 unit, dari sebelumnya 76 unit pada 2025. Penambahan 17 unit tersebut akan menggenapi UPT menjadi 100. Sesuai Peraturan Presiden nomor 115 tentang Program Makan Bergizi Gratis, BPOM adalah yang berwewenang mengawasi keamanan makanan yang disajikan.
"Kalau unit pelaksana teknis kita jumlahnya hanya seperti sekarang kita agak kewalahan mengawasi yang jumlahnya 30 ribuan lebih dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," kata Taruna.
Selain itu, katanya, ada sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Dari angka tersebut, sekitar 54 ribu memiliki apotek atau toko obat.
"54 ribu itu kalau kita tidak awasi kan cukup menjadi masalah suatu ketika, oleh karena itu Badan POM sangat layak menambah jumlah," katanya.
Taruna menambahkan, penambahan UPT itu juga didasari oleh tugas tambahan yang diemban Indonesia. Dia menyebutkan bahwa Indonesia dipercaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US FDA) untuk memberikan sertifikasi produk bebas zat radioaktif.
"Jadi harapannya sampai 100 nanti Bahkan suatu ketika kita pengen at least sampai sekitar 200 (UPT). Tapi kan ini harus tumbuh karena kan di situ membutuhkan banyak hal-hal penting yang perlu memenuhi syarat," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dilakukan dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
"Tentunya, pengawasan ketat terhadap MBG dari pihak-pihak terkait sangat penting supaya pelaksanaan di lapangan tepat sasaran," katanya di Bandarlampung, Minggu (16/2).
Menurut dia, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan persoalan gizi buruk yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: BPOM pastikan ketahanan obat-pangan RI di tengah konflik Timur Tengah
Baca juga: BPOM luncurkan buku saku uji produk guna tingkatkan mutu UMKM
Baca juga: BPOM: Waspadai boraks hingga Rhodamin B pada pangan di pasaran
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
