Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal di wilayah kepulauan seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kemudahan bagi mobilisasi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarpulau.
“Pengoperasian kapal oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/Pelni membutuhkan dukungan dari semua pihak, salah satunya BPH Migas, dengan membantu mendistribusikan BBM subsidi. BBM (subsidi) ini akan berkorelasi dengan harga tiket penumpang, yang dirasa sangat ekonomis bagi masyarakat,” kata Yapit di Pelabuhan Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana keterangan resmi BPH Migas yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Salah satu kapal milik PT Pelni, yakni Kapal Penumpang Jetliner, menjadi salah satu sarana transportasi yang diminati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran kapal tersebut terbukti meningkatkan konektivitas.
"Kapal Jetliner adalah satu dari 25 kapal penumpang yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pelni dan menjadi idola masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang akan mengunjungi kawasan kepulauan," ungkapnya.
BPH Migas, kata Yapit, juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Penugasan bidang BBM untuk memastikan agar penyediaan dan penyaluran BBM subsidi terjaga dengan baik di berbagai wilayah.
“Semoga koordinasi BPH Migas dengan Pelni, serta Pertamina sebagai Badan Usaha Penugasan yang mengirimkan BBM senantiasa terkonsolidasi dengan baik dan semoga bisa terus melayani masyarakat," kata dia.
Sejalan dengan Yapit, Supervisor BBM Pelni Radityo Dimas mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
Baca juga: BPH Migas-Komisi XII DPR pastikan pasokan BBM terjaga di daerah wisata
Baca juga: BPH Migas: Kapal kecil dapat beli BBM subsidi dengan surat rekomendasi
“Demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, kami bersama BPH Migas terus memantau realisasi kuota BBM subsidi untuk transus (Transportasi Khusus) kapal agar sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah,” katanya.
Selain itu, menurut dia, penyaluran BBM subsidi bagi kapal-kapal yang mengisi di pelabuhan diawasi secara ketat, baik secara internal maupun eksternal.
“Kami menggandeng Surveyor Indonesia sebagai pihak independen untuk mengawasi pemeriksaan setiap penyaluran BBM,” kata dia.
Pemantauan SPBU Nelayan di Bombana
Yapit juga melakukan pemantauan ketersediaan serta distribusi BBM bagi nelayan di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara. Ia menjelaskan bahwa penyaluran BBM kepada nelayan melalui Surat Rekomendasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi ada.
“Kami melihat salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Bombana berjalan dengan baik dalam mendistribusikan BBM, kapal-kapal terlayani, dan Surat Rekomendasi sebagaimana peraturan BPH Migas sudah menggunakan format dan pengisian yang baik,” kata dia.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengimplementasikan penyaluran BBM sesuai dengan regulasi, utamanya bagi konsumen pengguna nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 gross tonnage (GT).
“Semoga pengisian kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT di SPBUN ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kegiatan pemantauan ini turut didampingi oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara Ferdi Fajrian.
Baca juga: Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas
Baca juga: BPH Migas dorong badan usaha perkeretaapian gunakan digitalisasi terintegrasi BBM
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
