Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai bahwa usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih oleh DPRD, jangan sampai karena alasan biaya politik yang mahal.
Menurut dia, hal tersebut tidak bisa disederhanakan seperti itu karena biaya politik yang mahal disebabkan karena banyak dimensi.
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," kata Bima dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu.
Dia menilai bahwa biaya politik yang mahal di antaranya disebabkan oleh kelemahan partai politik untuk membangun kaderisasi, kelemahan partai politik untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.
Dia pun menyambut baik adanya wacana untuk meningkatkan dana bantuan politik untuk partai politik. Namun, hal itu bukan suatu narasi populer untuk kondisi hari ini.
"Jadi party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali," kata dia.
Di sisi lain, dia menilai bahwa penyelenggara Pemilu juga perlu mengadopsi teknologi dalam penghitungan dan pemungutan suara, demi meminimalisir biaya politik yang mahal.
"Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana sistem pemilu yang terus mengarah pada pemuatan perlembagaan partai politik," katanya.
Dia menyampaikan bahwa negara-negara yang demokrasinya sudah mapan seperti di Eropa pun masih terus memiliki dinamika politik. Pada dasarnya, kata dia, tidak ada sistem politik yang sempurna.
"Partai politik atau pemilih itu harus memperkuat integrasi bangsa, nggak boleh memecah belah gitu," katanya.
Baca juga: Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial
Baca juga: Anggota DPR sebut pilkada oleh DPRD bukan bajak hak politik rakyat
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
