Jakarta (ANTARA) - AS dan Inggris menolak menandatangani deklarasi tentang kecerdasan buatan (AI) yang "inklusif dan berkelanjutan" pada KTT penting di Paris, Prancis.
Dikutip dari The Guardian, Selasa (11/2) waktu setempat, hal ini menjadi pukulan bagi harapan terhadap pendekatan bersama dalam pengembangan dan regulasi teknologi itu.
Komunike tersebut menyatakan bahwa prioritasnya termasuk "memastikan AI bersifat terbuka, inklusif, transparan, etis, aman, terjamin, dan dapat dipercaya, dengan mempertimbangkan kerangka kerja internasional untuk semua" serta "membuat AI berkelanjutan bagi manusia dan planet".
Dokumen ini didukung oleh 60 penandatangan lainnya pada Selasa (11/2), termasuk Prancis, China, India, Jepang, Australia, dan Kanada.
Baca juga: KTT Aksi Kecerdasan Buatan Dibuka di Paris
Juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa pernyataan tersebut belum cukup jauh dalam mengatasi tata kelola global AI dan dampak teknologi tersebut terhadap keamanan nasional.
"Kami setuju dengan sebagian besar deklarasi para pemimpin dan terus bekerja sama dengan mitra internasional kami. Ini tercermin dalam penandatanganan kami pada kesepakatan tentang keberlanjutan dan keamanan siber hari ini di KTT Paris AI Action," kata juru bicara tersebut.
"Namun, kami merasa deklarasi ini tidak memberikan kejelasan praktis yang cukup tentang tata kelola global, juga tidak cukup menangani pertanyaan yang lebih sulit terkait keamanan nasional dan tantangan yang ditimbulkan oleh AI," sambung dia.
Konfirmasi penolakan ini muncul tak lama setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, naik ke panggung di Grand Palais untuk mengkritik "regulasi berlebihan" Eropa terhadap teknologi dan memperingatkan agar tidak bekerja sama dengan China.
Baca juga: COP28 paparkan hasil evaluasi perjalanan Perjanjian Paris
Ketika ditanya apakah Inggris menolak menandatangani karena ingin mengikuti kepemimpinan AS, juru bicara Keir Starmer mengatakan mereka "tidak mengetahui alasan atau posisi AS" terkait deklarasi tersebut. Sumber pemerintah menolak sangkaan bahwa Inggris mencoba mencari muka dengan AS.
Pidato keras Vance di hadapan para pemimpin, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri India Narendra Modi menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan global dalam mengatur dan mengembangkan teknologi ini.
Starmer tidak menghadiri KTT tersebut, dengan Menteri Teknologi Peter Kyle mewakili Inggris.
Vance, dalam perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai Wakil Presiden AS, memperingatkan terhadap pendekatan regulasi Uni Eropa, dengan menyatakan bahwa "regulasi berlebihan terhadap sektor AI dapat membunuh industri yang transformatif."
Dia menambahkan, "Kami membutuhkan rezim regulasi internasional yang mendorong penciptaan teknologi AI alih-alih mencekiknya, dan kami membutuhkan teman-teman Eropa kami, khususnya, untuk melihat frontier baru ini dengan optimisme, bukan ketakutan."
Baca juga: Indonesia kawal empat isu krusial dalam COP28
Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
