New York City (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (14/1) memerintahkan pemberlakuan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap impor cip komputasi canggih tertentu, yang mulai diterapkan pada Kamis (15/1).
Dalam pengumuman yang diunggah di situs web Gedung Putih, Trump menyampaikan tarif itu akan terus diberlakukan, kecuali tindakan tersebut "secara tegas dikurangi, diubah, atau dihentikan".
"Tarif itu diberlakukan sebagai tambahan atas bea, pungutan, kewajiban, dan biaya apa pun yang dikenakan terhadap impor semikonduktor tersebut, kecuali dinyatakan sebaliknya berikut ini," demikian bunyi pengumuman itu.
Trump menyebut alasan keamanan nasional sebagai dasar pengenaan tarif impor semikonduktor itu.
Cip komputasi canggih dan produk-produk turunan tertentu yang diuraikan dalam pengumuman itu merujuk pada produk yang impornya tidak berkontribusi pada pembangunan rantai pasokan teknologi AS dan penguatan kapasitas manufaktur dalam negeri untuk produk turunan semikonduktor.
Pengumuman itu juga mencakup sejumlah pengecualian, yang memaparkan bahwa tarif bea tersebut tidak akan diberlakukan terhadap impor produk yang tercakup untuk penggunaan di pusat-pusat data AS, perbaikan atau penggantian yang dilakukan di AS, penelitian dan pengembangan di AS, perusahaan rintisan (startup) di AS, aplikasi konsumen non-pusat data di AS, penggunaan di aplikasi industri sipil non-pusat data di AS, serta penggunaan di aplikasi sektor publik AS.
Pengecualian tersebut juga berlaku bagi produk-produk yang tercakup untuk penggunaan lainnya yang dinilai berkontribusi pada penguatan rantai pasokan teknologi AS atau kapasitas manufaktur dalam negeri untuk produk turunan semikonduktor.
Trump memerintahkan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection) AS untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan atau tepat guna melaksanakan tarif yang diberlakukan melalui pengumuman tersebut, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.
Dia menyebut tidak ada fasilitas pengembalian bea (drawback) atas bea masuk yang dikenakan berdasarkan pengumuman ini.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
