Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak nonsubsidi, seperti peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia menyoroti dampak kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya oleh kelompok kelas menengah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli.
"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan pergeseran tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran.
Firnando menekankan BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan.
Selain itu, ia juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik. Dengan mendorong adanya kontrol terhadap tarif logistik, termasuk melalui pemberian berbagai insentif, agar biaya distribusi tidak meningkat dan memicu kenaikan harga barang.
Upaya stabilisasi harga pangan juga menjadi perhatian utamanya sehingga Firnando meminta pemerintah untuk mengintensifkan langkah seperti operasi pasar dan intervensi distribusi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga energi.
Baca juga: Harga pertamax turbo, dexlite, dan dex naik per 18 April
Ia menambahkan Komisi VI DPR RI akan terus memantau implementasi kebijakan ini serta mendorong evaluasi berkala sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan BBM subsidi harus menjadi faktor penahan agar harga bahan pokok tetap stabil," ujarnya.
Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya terhadap kelas menengah.
"Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas," kata Firnando.
Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi per 18 April 2026. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM nonsubsidi, seperti pertamax turbo yang naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta pertamina dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Sementara itu, harga BBM subsidi tetap, seperti pertalite Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter. Selain itu, pertamax juga tidak mengalami perubahan dan harganya tetap Rp12.300 per liter.
Kenaikan ini tidak terlepas dari dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi harga minyak dunia. Tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok.
Baca juga: Menteri ESDM: Kenaikan BBM nonsubsidi ikuti menanisme pasar
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
