Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pusat intervensi gizi nasional untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.
“Sudah saatnya BGN mengambil peran sentral. Tapi sebelum itu, perlu dilakukan reformulasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan programnya agar sejalan dengan kebutuhan lapangan dan mampu menekan angka stunting secara signifikan,” kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Menurut Edy, program pemberian makanan bergizi selama ini tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sehingga sudah saatnya seluruh program pemberian makanan tambahan dialihkan dan dipusatkan di bawah BGN.
Apalagi, kata dia, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen.
Edy lalu mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam menyatukan seluruh intervensi pemberian makanan bergizi secara terpusat di bawah BGN.
Baca juga: Menkes ajak BGN bantu penuhi gizi ibu hamil guna tekan angka stunting
“Program BGN yang punya anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama Presiden dan program prioritas nasional. Tapi kenyataannya, program ini belum memberikan dampak yang maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya pemusatan intervensi gizi melalui BGN, langkah penanganan stunting dapat lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Selain itu, Edy juga menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan stunting saat ini. Terlebih dengan keberadaan BGN sebagai tulang punggung kebijakan gizi nasional yang belum diakomodasi dalam Perpres tersebut.
Ia berharap dengan pemusatan intervensi gizi melalui BGN, angka stunting dapat ditekan lebih signifikan demi mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran MBG capai Rp5 triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5 triliun, atau sekitar 7,1 persen dari total alokasi anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7), Menkeu melaporkan sebanyak 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum telah beroperasi di berbagai wilayah, menjangkau 5.588.419 orang penerima manfaat.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
