Anggota DPR sebut pemerintah perlu antisipasi arus mudik saat Nyepi

5 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) perlu mengantisipasi momen arus mudik Lebaran 2026 yang bakal bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

Menurut dia, pemerintah perlu menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah masing-masing agama. Umat Hindu, kata dia, harus dapat menjalankan Nyepi dengan tenang, sementara umat Muslim juga tetap dapat melakukan perjalanan mudik dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman.

"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus dilakukan sejak awal, terutama dengan Kementerian Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh agama," kata Dini dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perlu ada pengaturan waktu untuk arus mudik saat pelaksanaan Nyepi agar tidak menimbulkan kepadatan atau kebingungan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan.

Dia pun mengatakan masyarakat harus mendapat informasi yang jelas tentang waktu pelaksanaan Nyepi, terutama di wilayah yang mayoritas Hindu seperti Bali sehingga para pemudik dapat mengatur jadwal perjalanan lebih awal.

Selain itu, menurut dia, perlu ada pengaturan teknis khusus di wilayah yang terdampak langsung, misalnya pengaturan transportasi, operasional bandara dan pelabuhan serta jalur logistik agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi namun tetap menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik, dia meyakini dua hari besar keagamaan tersebut dapat berjalan lancar dan saling menghormati

"Saya melihat momentum ini justru bisa menjadi contoh toleransi dan kedewasaan bangsa dalam mengelola keberagaman," katanya.

Baca juga: Polri kerahkan Bhabinkamtibmas jaga ketertiban saat Nyepi-Lebaran

Baca juga: Umat Islam di Bali boleh takbiran saat Nyepi tanpa pengeras suara

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |