Denpasar (ANTARA) -
Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menekankan pentingnya pengawasan optimal pasokan energi, termasuk liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, untuk mencegah keterbatasan stok di Bali.
“Pengawasan ini penting sekali, yang efektif, rahasia dan frekuensi bisa ditambah,” kata Kesuma Kelakan di Denpasar, Bali, Jumat.
Politikus asal Bali itu mengadakan pertemuan membahas pasokan LPG subsidi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali serta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.
Dari pertemuan itu, ia mengidentifikasi perlunya perbaikan kuota LPG subsidi di Bali, penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK), pemanfaatan tidak sesuai peruntukan yakni digunakan hotel, restoran, kafe serta usaha binatu, dan potensi pengoplosan.
Baca juga: Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran
Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN itu menekankan agar pengawasan lebih efektif dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Disperindag Bali menyebutkan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.
Untuk itu, lanjut dia, langkah jangka pendek yang akan dilakukan yakni inisiasi pembuatan grup pesan berbasis aplikasi WhatsApp (WA) sebagai bentuk pengawasan, sekaligus memudahkan penanganan ketika ada keterbatasan atau kelangkaan pasokan LPG.
Grup WA itu, kata dia, berisi kepala desa, dinas terkait di kabupaten/kota dan Pertamina yang dikoordinasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota salah satunya Disperindag.
“Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan,” imbuhnya.
Baca juga: Ombudsman RI apresiasi penyaluran LPG Pertamina tepat sasaran
Sementara itu, Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengaku siap memasok salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah sesuai harga eceran tertinggi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2022 sebesar Rp18.000 per tabung
Dalam pertemuan itu juga tercetus usulan dari Hiswana Migas Bali soal perlunya instruksi dari pemerintah kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah di desa untuk ikut mengawasi dan melaporkan indikasi LPG oplosan.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota terkait inisiasi pembuatan grup komunikasi melalui WA.
“Kami melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ucapnya.
Baca juga: Pertamina jamin kelancaran distribusi LPG 3 kg di Jatim
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali, kuota LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Bali pada 2024 sebesar 215 ribu metrik ton, dari usulan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 279.406 metrik ton.
Usulan itu dibuat berdasarkan data keluarga miskin, petani, usaha mikro dan kecil, dan nelayan.
Meski begitu, realisasi LPG subsidi pada 2024 di Bali mencapai 236.811 metrik ton
Sedangkan untuk kuota pada 2025 mencapai 231.192 metrik ton yang hingga Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 metrik ton atau setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.
“Pada 2024 kuota yang ditetapkan itu 215 ribu tapi realisasinya 236 ribu, artinya (pasokan) bisa diatasi,” ucap Kesuma Kelakan.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
