Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah itu.
"Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan rutin, tetapi pemetaan besar dunia usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR RI dalam merancang kebijakan permodalan, pelatihan, serta pemberdayaan UMKM," kata dia saat berada di Rejang Lebong, Selasa.
Dia menjelaskan, ajakan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tersebut disampaikannya pada kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik hasil kolaborasi antara BPS dan Komisi X DPR RI.
Ditegaskan Dewi Coryati, bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, di mana lebih dari 97 persen lapangan kerja di Indonesia berasal dari sektor ini. Akan tetapi di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pasar yang cepat, pelaku usaha perlu memahami pentingnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan bisnis.
Baca juga: DPR sebut pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan tepat sasaran
Selain itu dirinya juga menekankan bahwa peran aktif para pelaku usaha sangat menentukan akurasi data dan keberhasilan program ekonomi ke depan. Semakin akurat data yang diberikan pelaku UMKM, maka semakin besar peluang bagi daerah untuk memperoleh program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut dia, dalam dunia usaha seseorang bukan hanya mengandalkan insting atau keberanian atau rajin bekerja, tetapi juga yang pandai membaca arah dari data.
"Saya mengajak pelaku UMKM yang hadir pada acara ini untuk mulai menjadikan data sebagai fondasi pengembangan usaha. Melalui pemahaman terhadap tren pasar, perilaku konsumen, hingga daya beli masyarakat, pelaku usaha dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat sasaran," terangnya.
Pada kesempatan ini dirinya menegaskan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen memperkuat kebijakan yang mendukung digitalisasi usaha, inovasi produk, dan literasi data, agar pelaku UMKM di daerah tidak tertinggal dalam arus ekonomi digital.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pelaksanaan SE 2026, serta memperkuat koordinasi dan kemitraan antara BPS dan pihak eksternal.
Baca juga: Komisi X DPR kawal tambahan Rp1,1 triliun untuk Sensus Ekonomi 2026
Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
