Anggota DPR ingatkan data akurat sensus penting untuk kebijakan adil

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 yang dilakukan secara akurat sebagai dasar rancangan pembangunan nasional yang adil dan tepat sasaran.

Menurut Fikri, data yang akurat menjadi kompas utama agar kebijakan pemerintah tidak hanya berbasis asumsi, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Baca juga: Anggota DPR RI ajak UMKM Rejang Lebong sukseskan Sensus Ekonomi 2026

“Pelaksanaan pembangunan itu adalah dengan sensus supaya kita punya data yang kuat, akurat dan aktual. Maka, pada 2026 harus dilaksanakan,” kata Fikri dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Tegal, Jawa Tengah seperti dikutip di Jakarta, Kamis.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu mengingatkan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik rutin, melainkan juga menjadi fondasi untuk memastikan arah pembangunan berjalan berdasarkan kondisi riil masyarakat.

“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen, data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya menambahkan.

Fikri mengingatkan pemerintah pusat agar tidak memangkas anggaran pelaksanaan sensus.

Menurut dia, efisiensi yang mengorbankan kualitas data justru akan berdampak panjang terhadap ketepatan kebijakan di sektor ekonomi maupun sosial.

Ia mengatakan sensus merupakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Ia menilai data hasil sensus akan menjadi dasar kuat agar kebijakan pemerintah lebih terarah, efisien, dan akurat.

Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan hasil sensus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: BPS: Sensus Ekonomi 2026 memotret aktivitas ekonomi non-pertanian

“Literasi statistik perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya data dan berpartisipasi aktif,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca Analitik BPS RI Edi Mahmud menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian, mulai dari usaha mikro hingga besar, termasuk transaksi ekonomi digital.