Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi mitra dari Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI.
Namun, kata dia, hal itu akan diputuskan oleh pimpinan DPR RI melalui rapat paripurna. Sehingga penunjukan komisi yang akan menjadi mitra BPI Danantara merupakan kewenangan pimpinan DPR RI.
"Nanti itu pimpinan DPR yang akan menyampaikan, nanti pimpinan yang akan menentukan mitranya yang mana. Nanti kan ada holding investasi, ada holding BUMN seperti itu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Adapun Komisi VI DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengurusi bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sedangkan Komisi XI DPR RI merupakan AKD yang mengurusi bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, hingga sektor jasa keuangan.
Dia pun mengaku tak masalah jika BPI Danantara akan menjadi mitra komisi manapun, karena dia mendukung sepenuhnya atas dibentuknya BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Danantara bisa berhasil, sukses, dan bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
"Itu optimisme kami dan kami DPR mendukung penuh langkah pemerintah," ucapnya.
Melalui Danantara, menurut dia, investasi akan lebih transparan dan tepat sasaran. Presiden juga menyampaikan bahwa akan ada investor megaproyek untuk membangun industri hilirisasi guna mengolah timah, bauksit, nikel, dan lainnya.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi VI DPR: UU BUMN jelaskan Danantara bisa diaudit
Baca juga: Lewat Danantara, Prabowo ingin banyak BUMN masuk Fortune Global 500
Baca juga: Di hadapan tamu asing, Presiden sebut Danantara siap kerja sama
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
