Jakarta (ANTARA) - Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate Arwan Said menilai komitmen setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum terhadap kartel ekonomi dan kartel sumber daya alam (SDA) patut diapresiasi.
Dia mengatakan langkah Presiden yang hadir langsung dalam penyerahan barang bukti hasil korupsi kasus minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13,25 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi simbol kuat keseriusan pemerintah dalam membentuk tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan berdaulat.
“Kehadiran langsung Presiden di Kejaksaan Agung adalah pesan moral dan politik yang sangat tega bahwa negara tidak lagi tunduk pada kekuatan modal, melainkan berpihak pada kepentingan rakyat dan penegakan keadilan ekonomi,” ujar Arwan dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, menurut Arwan, tindakan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen Presiden untuk tidak berkompromi dengan oligarki dan jaringan ekonomi rente yang selama ini menjadi penghambat kesejahteraan rakyat.
Ia menjelaskan dalam konteks ekonomi nasional, praktik kartel telah lama menjadi akar distorsi harga dan ketimpangan distribusi sumber daya, terutama di sektor strategis seperti sawit, pangan, dan energi.
Oleh karenanya, keberanian Presiden Prabowo menindak para pelaku yang bermain di sektor tersebut dinilai mencerminkan arah baru tata kelola ekonomi Indonesia yang transparan, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dia berpendapat hal itu juga merupakan langkah penting dalam memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa karena selama ini oligarki telah menekan ruang hidup petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
"Dengan tindakan tegas seperti ini, Presiden Prabowo meneguhkan pesan bahwa tidak ada lagi tempat bagi mafia ekonomi di republik ini,” ucapnya.
Selain itu, Arwan menambahkan publik seharusnya tidak memandang upaya tersebut sebatas aksi hukum, tetapi sebagai gerakan nasional membangun etika ekonomi dan moralitas kekuasaan.
Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga penegak hukum bersatu mendukung langkah Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi.
Baginya, langkah tersebut bukan hanya membersihkan birokrasi dan ekonomi nasional, melainkan juga membangun kepercayaan rakyat terhadap negara.
"Kita harus dukung penuh agar komitmen pemberantasan korupsi dan kartel parasit bangsa dapat berkelanjutan, dan tidak berhenti di satu kasus,” tutur Arwan.
Baca juga: Kompilasi hasil survei satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca juga: Politik nasional dinilai stabil pada satu tahun pemerintahan Prabowo
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
