Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melibatkan petugas program keluarga harapan (PKH) dalam mendata dan merekrut para calon siswa Sekolah Rakyat di daerah setempat.
“Kita melibatkan petugas PKH agar nantinya calon siswa yang belajar di Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem,” kata Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Teuku Remi Ilham Putra, kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.
Ia menjelaskan, secara regulasi yang ada proses perekrutan calon siswa Sekolah Rakyat memang melibatkan pilar petugas PKH, karena calon siswa yang akan direktur juga menggunakan data PKH.
Ada pun sasaran perekrutan calon siswa berasal dari desil satu sampai lima, atau sesuai dengan tingkatan kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, desil satu merupakan kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat dalam hal tingkat kesejahteraan, yang dihitung secara nasional.
Dalam konteks bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, desil 1 biasanya merupakan keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin atau miskin ekstrem, dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp800.000 per bulan.
Sedangkan desil lima dalam konteks pengelompokan ekonomi, khususnya dalam konteks data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial (bansos), menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah atau kelompok "pas-pasan".
Baca juga: Pemkab Rejang Lebong tetapkan lokasi pendirian Sekolah Rakyat
Kelompok ini berada di atas kelompok miskin dan rentan miskin (desil 1-4), namun belum mencapai taraf ekonomi yang lebih mapan.
Teuku Remi mengatakan proses belajar mengajar sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Barat, direncanakan akan dimulai pada bulan September tahun ini.
Hal tersebut dilaksanakan setelah proses revitalisasi selesai dilaksanakan oleh Tim Kementerian PUPR Republik Indonesia, dengan lokasi Sekolah Rakyat Perintis berada di Kompleks Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.
Teuku Remi menjelaskan, pemerintah daerah memilih Kompleks Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh yang saat ini digunakan untuk lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat karena sudah memiliki banyak fasilitas.
Selain itu, lokasi sekolah tersebut juga berada di pusat kota dan telah pernah digunakan sebagai panti asuhan, sehingga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar para siswa nantinya.
Teuku Remi mengatakan nantinya panti asuhan tersebut hanya digunakan sementara waktu, sambil menunggu selesainya pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang direncanakan di bekas Perumahan Nelayan, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
Pembangunan sekolah permanen tersebut direncanakan akan dimulai pada tahun 2026.
Baca juga: Pemkab Natuna rampungkan pendataan calon siswa Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemprov NTB pastikan empat Sekolah Rakyat beroperasi tahun ini
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
