Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32 persen, dari sisi kepelabuhanan dan industri logistik nasional.
Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati ditemui seusai Pelantikan Pengurus ABUPI periode 2025-2030 di Jakarta, Kamis mengatakan meski belum merasakan dampak signifikan hingga saat ini, pihaknya menegaskan pentingnya langkah-langkah antisipatif dalam menyikapi ketidakpastian global.
"Jujur, sampai hari ini kami belum terdampak dalam situasi global yang diputuskan oleh Presiden Trump. Sekarang kita mempersiapkan apabila situasi yang tidak diinginkan datang, kita sudah siap," kata Liana.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi adaptif guna menjaga stabilitas sektor pelabuhan nasional, termasuk melalui penguatan digitalisasi, efisiensi pelayanan, dan pengurangan biaya operasional guna meningkatkan daya saing.
Sebagai bentuk keseriusan, ABUPI akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah guna membahas kesiapan pelabuhan nasional dalam menghadapi tekanan eksternal serta menjaga keberlanjutan rantai pasok di berbagai sektor.
ABUPI mendorong pengembangan sistem logistik yang fleksibel dan adaptif, agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian global serta kecenderungan kebijakan proteksionis dari mitra dagang utama.
"Mungkin kami akan membahas lebih detail dalam waktu dekat dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi jasa keplabuhanan agar bisa tetap eksis. Begitu pula logistik dan supply chain-nya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pesannya kepada Presiden AS Donald Trump setelah AS memberikan tarif impor timbal balik sebesar 32 persen kepada Indonesia dan tarif impor 10 persen kepada semua negara.
Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), sebagaimana dikutip dari siaran TVRI di Jakarta, Selasa (8/4) Presiden menekankan Indonesia dan AS punya hubungan erat yang terjalin lama sehingga Indonesia berharap ada perlakuan yang baik dari AS terkait kebijakan tarif tersebut.
“Saya ingin sampaikan, saya bilang: We respect United States. We have been good friends for many, many years, and we are willing, we always invite you to participate in our economy. Kita mohonlah ada perlakuan yang baik,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan salah satu jurnalis.
Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin delegasi Indonesia berunding dengan Pemerintah AS di Washington.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.
Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.
Baca juga: ABUPI pacu digitalisasi pelabuhan lewat sistem "e-port" nasional
Baca juga: Asosiasi pelabuhan menggali potensi pengembangan kawasan Selat Malaka
Baca juga: ABUPI berharap proses konsesi pelabuhan dipercepat
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
