Jakarta (ANTARA) - Transformasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel telah memasuki fase paling krusial sejak kemerdekaan 1945.
Selama beberapa dekade, keterlibatan Jakarta dicirikan oleh diplomasi moral, dukungan retoris di forum-forum multilateral, dan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa keterlibatan militer langsung.
Namun, dinamika geopolitik terkini telah memaksa Indonesia untuk melakukan pergeseran paradigma dari pengamat yang bersimpati menjadi aktor keamanan aktif di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia.
Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) merupakan manifestasi dari transisi ini. Langkah strategis ini mencerminkan ambisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab, sekaligus mengeksplorasi batas-batas kebijakan luar negeri yang "Bebas dan Aktif" dalam kerangka perdamaian.
Keterlibatan militer Indonesia dalam ISF tidak terjadi secara mendadak, melainkan berakar pada kerangka hukum internasional yang kompleks yang dibentuk pada akhir tahun 2025.
Landasan utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2025. Resolusi 2803 memberikan mandat yang memungkinkan penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi ini sebagai langkah konkret menuju penghentian kekerasan permanen dan distribusi bantuan kemanusiaan yang lebih efektif. Bagi Jakarta, dukungan terhadap Resolusi 2803 adalah cara untuk memastikan bahwa penarikan mundur Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Gaza dapat dilakukan secara sistematis dan digantikan oleh pasukan internasional yang lebih dapat diterima oleh penduduk lokal, di mana Indonesia memainkan peran kepemimpinan.
Keterlibatan Indonesia dalam level tertinggi ini memberikan Jakarta pengaruh dalam proses pengambilan keputusan strategis mengenai bagaimana dana rekonstruksi akan dikelola.
Partisipasi Indonesia memastikan bahwa suara dari negara Muslim terbesar di dunia didengar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Momen paling menentukan dalam transisi peran Indonesia terjadi ketika Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan ISF dari Angkatan Darat AS, mengumumkan bahwa Indonesia telah secara resmi menerima posisi Wakil Komandan ISF. Pengumuman ini menandakan pengakuan AS terhadap kapasitas militer dan kredibilitas diplomatik Indonesia.
Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan hingga 8.000 personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dengan ISF. Sektor Rafah ditetapkan sebagai destinasi awal pengerahan ISF karena lokasinya yang krusial di perbatasan Mesir.
Kehadiran fisik ribuan tentara Indonesia di Gaza bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal legitimasi moral. Keberadaan kontingen Muslim yang besar dalam pasukan internasional diharapkan dapat meredam kemarahan penduduk lokal terhadap keterlibatan AS dan Israel dalam proses transisi.
Namun, hal ini juga menempatkan personil TNI dalam risiko keamanan yang tinggi, mengingat faksi-faksi bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, telah menyatakan penolakan keras terhadap kehadiran pasukan asing yang memiliki mandat demiliterisasi.
Dinamika politik domestik dan national caveats Indonesia
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
