Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengusulkan untuk menjadikan partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) desa sebagai sebuah standar, sebagai upaya pembangunan kesetaraan gender melalui keharusan yang dimandatkan pemerintah.
"Kenapa kita tidak membuat musrenbang itu menjadi sebuah standar kalau partisipasi wanita tidak melebihi 50 persen atau 60 persen, tidak kuorum, tidak bisa diputuskan. Mungkin ini salah satu jalan dengan memaksakan sistem dari pemerintah untuk memaksakan partisipasi wanita sebagai masukan," kata Veronica.
Dalam Konferensi Nasional Perempuan di Jakarta, Selasa, dia menyebutkan bahwa musrenbang biasa diadakan untuk pengembangan desa, di mana kepala desa sebagai inisiatornya mengajak warganya untuk memberikan masukan tentang hal yang bisa ditingkatkan.
Pada daerah-daerah Indonesia yang sulit akses air atau listriknya, ujarnya, tidak pernah ada partisipasi dari perempuan dalam musyawarah semacam itu. Padahal, kata Veronica, perempuan adalah kelompok yang menempuh perjuangan untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga seperti dengan memasak, mencuci, sehingga mereka yang merasakan sulitnya mengakses air bersih dan gas.
"Makanya, akhirnya saya berpikir, kenapa setelah mendata, kita tahu permasalahan tiap tahun sama, akses air, akses listrik, gas, rumah, tapi tidak pernah melibatkan perempuan dengan masukan-masukannya yang terjadi kepada musyawarah itu," katanya.
Dia menambahkan, perempuan yang tidak teredukasi dan tidak pernah diajak berpartisipasi pada musyawarah seperti itu berpikir bahwa takdir mereka adalah untuk melakukan hal-hal yang dianggap sebagai kodrat mereka. Padahal, katanya, kesetaraan gender juga mencakup peluang untuk memberikan masukan.
"Dan kita mengerti bahwa di mana tempat yang ada perempuannya, di situ selalu ada kemajuan. Karena perempuanlah orang yang tidak pernah merasa bahwa waktu yang mereka berikan untuk bekerja itu dinilai seperti ada standar pembayaran," dia menuturkan.
Dia mencontohkan, dalam lanskap korporat, peran perempuan yang mengurus banyak hal sudah setara seperti direktur atau manajer, namun para perempuan tersebut merasa bahwa mengurus berbagai hal, mulai dari sandang hingga papan, adalah ketetapan bagi mereka.
Baca juga: KemenPPPA pastikan penuhi kebutuhan perempuan-anak terdampak banjir
Baca juga: KemenPPPA tekankan kolaborasi wujudkan infrastruktur ramah perempuan
Baca juga: Veronica Tan: Perempuan harus berdaya agar tak jadi korban kekerasan
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
