Probolinggo, Jatim (ANTARA) - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Pradipta Indra menyebutkan bahwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada 21-22 Februari 2026 merupakan bukti ada krisis ekologis dan potret nyata kerentanan infrastruktur wilayah terhadap anomali cuaca.
"Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari enam jam menjadi pemicu utama meluapnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), namun eskalasi banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1,5 meter di titik terparah tidak dapat dipandang sebagai fenomena alam murni," katanya dalam keterangan tertulis diterima di Probolinggo, Kamis.
Menurut dia, terdapat indikasi kuat bahwa ketidakmampuan sungai menampung debit air kiriman dari dataran tinggi diperburuk oleh malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi.
"Kenaikan volume air hujan juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan air," tuturnya.
Bencana itu memberikan dampak multidimensi di tujuh kecamatan yakni Kecamatan Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran dan Paiton.
Selain melumpuhkan mobilitas pada jalur utama Pantura, banjir itu terjadi pada momentum yang sangat krusial, yakni saat warga tengah menjalankan ibadah di bulan Ramadhan 1447 H.
"Dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Jawa Timur menunjukkan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan potensi banjir dan banjir bandang kelas tinggi," katanya.
Peningkatan intensitas banjir di Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu, penyangga, dan hilir.
Secara hidrologis, wilayah dataran tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air, kini mengalami degradasi fungsi akibat konversi lahan menjadi kawasan pertanian monokultur, pemukiman, maupun aktivitas ekstraktif lainnya.
Data yang dihimpun Global Forest Watch menunjukkan dari tahun 2001 hingga 2024 bahwa Kabupaten Probolinggo kehilangan hutan alam seluas 210 hektare, sedangkan dari tahun 2002 hingga 2024 kehilangan 130 hektare hutan primer basah.
Peristiwa banjir yang terjadi di Probolinggo tidak bisa hanya dilihat adanya faktor tunggal melainkan harus dilihat secara utuh. Bahwa terdapat beban lingkungan hidup yang semakin tinggi, diperburuk dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah membuat akumulasi dampak bencana ekologis semakin besar.
Kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan adalah krisis iklim yang maujud dalam cuaca ekstrem, di mana fenomena ini dipicu oleh berbagai aktivitas eksploitatif yang berlangsung secara sistematis.
Peristiwa bencana ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk bisa melakukan evaluasi kebijakan tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga mampu meminimalkan bencana ekologis.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris memastikan efektifitas penanganan cepat untuk warga yang terdampak banjir di Kabupaten Probolinggo saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Kraksaan.
"Pemprov Jatim bergerak cepat bersama seluruh jajaran Pemkab Probolinggo untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan penanganan pascabanjir," kata Khofifah.
Jumlah warga terdampak bencana di Probolinggo tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Kraksaan sebanyak 810 KK, Krejengan sebanyak 264 KK, Gading sebanyak 11 KK, Besuk sebanyak 23 KK, Kotaanyar sebanyak 14 KK, dan Kecamatan Pakuniran sebanyak 100 KK.
Baca juga: BNPB ingatkan warga Jatim tetap siaga cuaca ekstrem meski banjir surut
Baca juga: Khofifah pastikan penanganan cepat dampak banjir di Probolinggo
Baca juga: Puluhan rumah di Desa Ampel Jember terendam banjir hingga 1 meter
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
