Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pidato pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilainya berpihak pada kepentingan rakyat.
"Baru kali ini kita melihat pidato pengantar APBN yang begitu detail dan sangat-sangat pro rakyat program yang akan diturunkannya," kata Cucun usai menghadiri Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Berkaca atas pengalamannya selama hampir satu dekade duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dia juga menilai pidato pengantar Presiden Prabowo soal keuangan itu juga sangat detail dan terstruktur dalam mengarahkan kebijakan fiskal negara.
"Jadi baru kali ini, saya kemarin hampir 10 tahun di Badan Anggaran, pengantar (RAPBN) presiden yang begitu detail dan format yang begitu jelas, target apa yang diinginkan," katanya.
Dia menyinggung bagaimana Presiden merujuk langsung pada amanat konstitusi sebagai dasar penyusunan APBN, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Menurut dia, fokus belanja negara dalam RAPBN 2026 difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan hingga pengentasan stunting.
"Difokuskan betul-betul penguatan penebalan daripada belanja ini kepada hal-hal yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak," ujarnya.
Adapun terkait pendidikan, Cucun menyoroti anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN yang tidak sekedar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat.
"Pidato Pak Presiden ini sudah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa saya ini diberikan amanah untuk urus rakyat dan semua harus merasakan," tuturnya.
Cucun juga menyoroti langkah pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit dirancang mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Bahkan Presiden ingin nanti kalau betul-betul bisa melakukan efisiensi lagi defisit ini bisa terus turun, dan selama ini memang menggunakan fiskal ekspansif, belanja lebih besar daripada penerimaan masih tetap terkendali," katanya.
Dia lantas melanjutkan, "Angka defisit walaupun misalkan dicadangkan nanti dalam undang-undang APBN 2,5 persen plus minus, nah (angka itu) masih terkendali."
Untuk itu, dia pun menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan RAPBN 2026 yang dinilainya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
"Kami apresiasi, baru kali ini kita melihat pidato pengantar APBN yang begitu detail dan sangat-sangat pro rakyat program yang akan diturunkannya," kata dia.
Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menargetkan alokasi belanja negara pada tahun depan sebesar Rp3.786,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara 2026 ditargetkan terkumpul senilai Rp3.147,7 triliun, sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,48 persen PDB.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
