Bengkulu (ANTARA) - Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan tentang permasalahan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Dampak pendangkalan, kata Mian di Jakarta Rabu membawa dampak besar bagi aktivitas mobilisasi barang dan jasa di Provinsi Bengkulu.
Terkait hal itu diharapkan Komisi II (di antaranya bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah) agar bisa segera mencari penyelesaian masalah tersebut.
"Pertama kami menghadapi masalah dalam 100 hari kerja dan membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat untuk kolaborasi," ujar dia.
Saat ini, imbuh dia, masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi garda terdepan masuknya logistik terhambat akibat terakumulasi bertahun tahun tidak pernah diselesaikan secara serius.
Menurut dia bahwa Provinsi Bengkulu yang memiliki garis laut terpanjang di Pulau Sumatera sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan.
Namun, tersumbatnya alur Pelabuhan Pulau Baai yang telah terjadi beberapa bulan ini membuat tersendat aktivitas mobilisasi barang dan jasa di Provinsi Bengkulu.
Oleh karena itu, Mian mengatakan bahwa permasalahan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai menjadi bukti masalah pendangkalan alur yang telah berlangsung beberapa tahun belakang memang tidak ditangani secara serius oleh PT. Pelindo Bengkulu.
"Pelindo menangani ini tidak komprehensif sehingga Pelabuhan Pulau Baai tiga bulan ini lumpuh total. Dampaknya arus pada mobilisasi barang jasa (tersendat) kelangkaan BBM, ekonomi biaya tinggi dan aktivitas batu bara yang melalui Pulau Baai itu berhenti," ucap Mian.
Selain mobilisasi barang dan jasa yang tersendat, aktivitas pengisian BBM di SPBU mengalami antrean, itu dampak dari kapal pengiriman BBM yang datang menuju Pelabuhan Pulau Baai tak bisa bersandar akibat alur yang dangkal.
Sehingga, kata dia untuk menyelesaikan masalah tersebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi-Mian juga sudah mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V (bidang pertanian, kehutanan dan kelautan) DPR RI agar Provinsi Bengkulu diberikan perhatian serius.
Wagub Mian juga meminta agar permasalahan pendangkalan alur pelabuhan Bengkulu itu dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD (badan usaha milik daerah) agar dapat didukung dengan regulasi.
"Untuk itu saya rasanya sepakat gagasan pak ketua komisi ada yang di Kalimantan bisa ditangani pemerintah daerah apa itu melalui BUMD apakah melalui kolaborasi BUMD dengan Pelindo, dan kami minta di-backup dalam regulasinya" ujar dia.
Baca juga: Kapal Tanker Pertamina Kandas di Baai
Baca juga: Ekspor batu bara dan cangkang sawit terhambat pendangkalan pelabuhan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
