Jakarta (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan berbasis data.
"Kami tidak hanya menyusun dokumen kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun keluarga tangguh," kata Rektor UMJ Ma’mun Murod dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan, FKM UMJ berperan aktif dalam penyusunan GDPK melalui kajian akademik dan pendampingan teknis, mencakup analisis tren data kependudukan serta sosial ekonomi daerah. Hasil kajian ini menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan partisipatif.
Ma'mun juga menegaskan, kerja sama ini bukan hanya bersifat akademik, melainkan juga pendampingan kemanusiaan yang menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan keluarga dan sosial.
"Kebijakan keluarga harus berangkat dari nilai masyarakat setempat agar memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan. Kolaborasi ini memastikan kebijakan daerah memiliki dampak sosial nyata dan terukur," ujar dia.
Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu Sashabilla Widya Mus menegaskan pentingnya dukungan akademik untuk memastikan kebijakan daerah berjalan konkret dengan desain kependudukan yang berbasis data, ilmiah, dan berkelanjutan.
Baca juga: Kementrans-UMJ jajaki kolaborasi "smart village" di area transmigrasi
Baca juga: Kemendukbangga: Kampus punya andil wujudkan pembangunan kependudukan
"Melalui pendampingan dari FKM UMJ, kami memperoleh gambaran GDPK yang terarah, terencana, terukur, dan berkelanjutan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014," ujarnya.
Ia mengemukakan, hasil grand design dan peta jalan kependudukan nantinya akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu.
"Tugas utama kami adalah memastikan hasil kajian ini terintegrasi efektif dalam RPJMD agar pembangunan berjalan lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kerja sama lintas sektor dan memastikan bahwa kebijakan kependudukan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Dengan pendekatan berbasis komunitas, pembangunan keluarga di Taliabu diharapkan memperkuat solidaritas, ketahanan sosial, serta kesadaran kolektif dalam membangun keluarga tangguh dan berdaya.
Selain itu, kolaborasi ideal antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi tersebut juga dapat mewujudkan tata kelola pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan berbasis bukti ilmiah.
Langkah tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen strategis, tetapi juga membuka ruang implementasi nyata kebijakan kependudukan yang berpihak pada masyarakat dan berakar pada nilai-nilai lokal.
Baca juga: Mendes Yandri ajak UMJ berkolaborasi bangun desa
Baca juga: Kemendagri aktivasi identitas kependudukan digital PKH di Gianyar Bali
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
