Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, BGN cek dugaan impor ompreng MBG mengandung minyak babi hingga Dasco tegaskan anggota DPR terima tunjangan rumah hanya setahun saja. Berikut berita-berita tersebut:
1. BGN cek dugaan impor ompreng MBG mengandung minyak babi
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengecekan mendalam terkait dugaan ompreng atau food tray Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Chaoshan, China, yang mengandung bahan-bahan berbahaya, termasuk salah satunya minyak babi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya selama ini belum pernah melakukan pengadaan ompreng untuk Program MBG. Baca selengkapnya di sini
2. DPR setujui RUU Haji jadi Undang-Undang yang bentuk Kementerian Haji
Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Baca selengkapnya di sini
3. Motivator Dwi Hartono terduga otak penculikan-pembunuhan kacab bank
Polda Metro Jaya membenarkan bahwa motivator Dwi Hartono merupakan salah satu aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat bernama Mohamad Ilham Pradipta (37).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, Dwi Hartono adalah seorang pengusaha bimbingan belajar (bimbel) dalam jaringan (online). Baca selengkapnya di sini
4. 203 anak ditangkap dalam aksi di depan DPR
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengawasi proses pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terhadap ratusan anak yang terlibat unjuk rasa depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.
Komisioner KPAI Sylvana Maria menyebutkan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dalam pengawasan tersebut. Baca selengkapnya di sini
5. Dasco tegaskan anggota DPR terima tunjangan rumah hanya setahun saja
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berupaya membentuk Kementerian Haji dan Umrah melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Haji dan Umrah, karena ingin memperkuat sistem penyelenggaraan haji.
Menurut dia, revisi UU tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah terbangun selama ini. Dengan memperkuat dan menyempurnakan sistem, Presiden berharap penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan jemaah. Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
