Taiwan ajukan anggaran pertahanan besar saat tegang dengan China

Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Taiwan, Kamis, secara resmi mengusulkan anggaran pertahanan senilai 1,12 triliun dolar Taiwan (sekitar Rp623,8 triliun) untuk tahun depan.

Rencana anggaran tersebut diajukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China, negara besar yang mengklaim Pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dengan haluan demokrasi itu sebagai bagian dari teritorinya.

Menurut Executive Yuan atau Kabinet Taiwan, total anggaran pertahanan tersebut setara dengan 3,01 persen produk domestik bruto (PDB) Taiwan berdasarkan proyeksi terbaru PDB untuk 2027.

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan pada awal pekan ini bahwa anggaran pertahanan 2027, yang mencakup anggaran rutin dan anggaran khusus, akan untuk pertama kalinya melampaui 1 triliun dolar Taiwan (atau sekitar Rp556,7 triliun).

Menurut Lai, hal tersebut menunjukkan "tekad Taiwan untuk memperkuat kemampuan pertahanan dirinya."

Baca juga: Trump tunda jual senjata ke Taiwan untuk "negosiasi" dengan China

"Berinvestasi dalam pertahanan berarti berinvestasi dalam perdamaian. Kami akan terus memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan yang lebih luas," kata Lai dalam pengarahan anggaran pemerintah, kata kantor kepresidenan Taiwan.

Kenaikan anggaran pertahanan Taiwan tersebut sejalan dengan permintaan berulang dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menunjukkan dorongan Gedung Putih agar mitranya lebih banyak berbagi beban dalam membiayai pertahanan mereka sendiri.

Ketegangan di lintas Selat Taiwan meningkat sejak Lai, yang dikecam Beijing sebagai "separatis," menjabat sebagai presiden pada 2024.

Taiwan mengakhiri latihan militer tahunan Han Kuang pada pekan lalu, dengan melakukan simulasi berbagai skenario, termasuk upaya menghalau pendaratan amfibi pasukan dari Tiongkok.

Kementerian Pertahanan China menyebut latihan tersebut sebagai "gertakan dan pemborosan uang serta tenaga," seraya menambahkan bahwa Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan "telah menciptakan dan menyebarkan kepanikan terkait potensi perang."

Sumber: Kyodo