Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) pembangunan ekonomi dalam rencana Desk Koordinasi Aceh yang tengah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis, mengatakan Pokja tersebut diperlukan agar penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat dilakukan secara lebih fokus.
"Desk koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago," kata Fadhlullah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah saat mengikuti rapat perdana rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hibrida.
Ia menjelaskan Desk Koordinasi Aceh direncanakan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta menangani berbagai isu strategis di daerah tersebut.
Menurut dia, desk koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan di Aceh.
Koordinasi itu antara lain mencakup stabilitas politik dan keamanan, penguatan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan dasar.
Fadhlullah mengatakan kementerian/lembaga yang mengikuti pembahasan pada prinsipnya mendukung pembentukan Desk Koordinasi Aceh dan menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja.
"Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada," ujarnya.
Sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Komunikasi Pemerintah.
Unsur lainnya meliputi TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, Pemerintah Aceh, serta unsur kewilayahan terkait.
Fadhlullah menilai keterlibatan berbagai kementerian/lembaga tersebut dapat mendorong perkembangan Aceh, terutama dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia secara khusus mengusulkan pembentukan Pokja pembangunan ekonomi dalam Desk Koordinasi Aceh agar terdapat tim yang fokus membantu daerah menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harapkan Desk Koordinasi Aceh itu segera terbentuk. Pemerintah Aceh sangat mendukung, dan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa ini," kata Fadhlullah.
Baca juga: 17 unit KDMP di Aceh Barat sudah selesai dibangun
Baca juga: Menag tandai pembangunan baru MIN 5 Pidie Jaya di atas tanah hibah
Baca juga: Pemprov dorong SBI optimalkan produksi semen penuhi kebutuhan Aceh
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
