Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal MPR RI dan Universitas Lampung (Unila) memperkuat sinergisitas antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam mengembangkan riset ketatanegaraan melalui kerja sama kajian akademik.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meyakini kerja sama tersebut juga menjadi momentum penting untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kontribusi bersama terhadap penguatan demokrasi dan kelembagaan negara.
“Kebersamaan kita hari ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi ikhtiar kolektif untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan memperkaya praktik ketatanegaraan,” kata Siti dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kerja sama tersebut merupakan implementasi dari tugas konstitusional MPR RI, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Baca juga: Dua mahasiswi Unila raih prestasi dalam IYS Competition di Malaysia
Tugas konstitusional MPR yang dimaksud Siti, yaitu mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya, serta menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga sebagai bahan penyempurnaan sistem ketatanegaraan.
Adapun nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang kajian akademik ketatanegaraan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dan Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani di Fakultas Hukum (FH) Unila, Lampung, Senin (20/10).
Acara penandatanganan juga dirangkai dengan forum diskusi terpumpun (FGD) yang mengangkat tema “Kajian Akademik Reformulasi Peran MPR dalam Menguatkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif.”
Menurut Siti, tema kajian itu bukan untuk mengembalikan supremasi MPR seperti era sebelum reformasi, melainkan untuk memikirkan dan menata ulang kewenangan, fungsi, dan orientasi MPR ke depan agar lebih relevan dengan prinsip demokrasi substantif.
“Di sinilah pentingnya pandangan kritis dari dunia akademik. Unila, khususnya Fakultas Hukum, melalui penelitian dan analisis yang mendalam serta independen, membantu kita melihat persoalan dengan jernih dan berbasis bukti,” kata dia.
“Dengan begitu, keputusan politik yang diambil MPR RI benar-benar berlandaskan data dan kajian ilmiah, bukan sekadar hasil kompromi politik sesaat,” sambung Siti.
Baca juga: Unila hasilkan singkong unggul dengan inovasi teknik sambung
Siti pun mengapresiasi kerja keras FH Unila. Dia menyebut naskah akademik yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting bagi Badan Pengkajian MPR untuk merumuskan rekomendasi peran MPR RI dalam menguatkan pelaksanaan demokrasi yang lebih substantif ke depan.
“Sinergi ini penting agar gagasan yang lahir tidak berhenti di forum akademik, tetapi menjadi pijakan nyata bagi perbaikan demokrasi dan sistem ketatanegaraan ke depan,” kata dia.
Sementara itu, Prof. Lusmeilia Afriani menjelaskan ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan publikasi bersama.
Menurut dia, kerja sama Unila dan MPR memiliki makna strategis dalam memperkuat hubungan antara dunia akademik dan lembaga negara.
“Kerja sama ini menandai babak baru kolaborasi Unila dan MPR RI dalam memperkaya pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang ketatanegaraan,” ujarnya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
