PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (13/11) mengutuk keras serangan yang dilaporkan dilakukan oleh kelompok pemukim Israel terhadap sebuah masjid di Deir Istiya, Tepi Barat, yang diduduki Israel, demikian disampaikan juru bicaranya.
"Tindakan kekerasan dan penodaan terhadap situs-situs keagamaan seperti itu tidak dapat diterima," kata Stephane Dujarric, juru bicara tersebut. "Situs-situs keagamaan harus senantiasa dihormati dan dilindungi."
Dujarric mengatakan bahwa Guterres mengutuk semua serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat yang diduduki, seraya menambahkan bahwa insiden semacam itu merupakan bagian dari pola kekerasan ekstremis yang meningkat yang mengobarkan ketegangan dan harus segera dihentikan.
"Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus melindungi populasi sipil Palestina dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut dimintai pertanggungjawaban," ujar Dujarric.
Komisi Nasional untuk Menolak Tembok dan Permukiman (Commission Against the Wall and Settlements) di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization/PLO) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemukim Israel membakar beberapa bagian masjid dan menulis slogan-slogan anti-Islam di tembok-temboknya pada Kamis.
Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan konvensi internasional yang melindungi kebebasan beribadah dan pendirian tempat ibadah. Kementerian tersebut mendesak Organisasi Kerja Sama Islam serta negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil tindakan guna "mengakhiri serangan-serangan yang sulit untuk digambarkan ini."
Di Jalur Gaza, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa pihaknya telah memimpin sejumlah penilaian di seluruh Gaza ke daerah-daerah tempat orang-orang tinggal atau telah pindah, termasuk di dekat apa yang disebut "Garis Kuning", tempat pasukan darat Israel masih berada.
"Tim kemanusiaan mencatat bahwa masyarakat di daerah-daerah ini sangat membutuhkan bantuan, dan sangat penting untuk memulihkan layanan dengan cepat," kata OCHA. "Penilaian ini akan menginformasikan respons cepat oleh PBB dan mitranya terhadap kebutuhan yang paling kritis, yang meliputi air, makanan, tempat tinggal, persediaan kebersihan, dan perawatan kesehatan."
Kantor tersebut mengatakan bahwa seiring musim dingin tiba, mitra-mitra kemanusiaannya yang bekerja di penampungan mendistribusikan ribuan terpal, selimut, kasur, dan perlengkapan pakaian kepada orang-orang yang rentan di seluruh Gaza pada Senin (10/11).
Mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, para mitra juga melaporkan kemajuan penting, dengan 27 titik layanan kesehatan yang dibuka kembali atau yang baru didirikan di seluruh Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku.
Namun, OCHA mengatakan berbagai hambatan masih membatasi kemampuan para pekerja kemanusiaan untuk meningkatkan respons secepat dan seefisien mungkin seperti yang seharusnya mampu mereka lakukan.
OCHA mengatakan PBB dan para mitranya menggarisbawahi perlunya membuka penyeberangan tambahan ke Gaza, mengatasi kemacetan, memfasilitasi sepenuhnya operasi lembaga kemanusiaan dan memberikan jaminan keamanan bagi konvoi kemanusiaan.
Kantor tersebut menambahkan bahwa para mitra yang bekerja untuk mendukung layanan air, sanitasi, dan kebersihan melaporkan bahwa berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur penting dan mengatasi risiko kesehatan masyarakat masih dihalangi oleh pihak berwenang Israel untuk masuk ke Gaza. Peralatan tersebut termasuk mesin yang sangat dibutuhkan untuk menampung dan membuang limbah medis dengan semestinya.
"Tidak adanya peralatan ini di dalam Jalur Gaza meningkatkan risiko kesehatan masyarakat dan memperburuk situasi sanitasi dan kebersihan yang sudah mengerikan di seluruh Gaza," kata OCHA.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
