Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung Saipul mengatakan bahwa penerima manfaat program strategis nasional di provinsi ini hingga kini mencapai 2,7 juta jiwa.
"Hingga 10 Februari 2026, program strategis nasional yang digagas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini telah menjangkau sekitar 2,7 juta penerima manfaat dengan dukungan 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya pada rapat konsolidasi Program MBG di Bandarlampung, Sabtu.
Baca juga: SPPG Muhammadiyah: MBG di SDN 1 Way Dadi tetap jalan pada Ramadhan
Dia menegaskan bahwa program ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan, sebab dari makanan yang sehat lahir anak-anak yang kuat dan cerdas.
"Dari generasi cerdas inilah diharapkan muncul pemimpin, tenaga ahli, petani modern, dokter, guru, hingga pengusaha yang membawa Indonesia semakin maju saat memasuki usia 100 tahun kemerdekaan," kata dia.
Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi bahan pangan untuk program MBG di Lampung relatif aman dengan harga yang stabil, serta distribusi makanan sebagian besar berjalan sesuai ketentuan, dengan jarak maksimal pengiriman sekitar 6 kilometer atau waktu tempuh kurang lebih 30 menit.
"Skema ini memastikan makanan sampai tepat waktu dan tetap layak konsumsi untuk penerima manfaat. Meski demikian, masih terdapat beberapa wilayah dengan akses jalan yang perlu perhatian agar distribusi tidak terhambat. Keterlambatan pengiriman dikhawatirkan berdampak pada konsentrasi belajar siswa, sebab anak-anak yang lapar tentu sulit mengikuti pelajaran secara optimal," kata dia.
Baca juga: 862 dapur SPPG aktif beroperasi selama 2025
Baca juga: 712 dapur SPPG di Lampung aktif beroperasi layani Makan Bergizi Gratis
Ia mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan menemukan sejumlah dapur atau SPPG yang perlu pembenahan dimana beberapa diantaranya masih menghadapi kendala pada pencahayaan, ventilasi, pengelolaan limbah, penataan area pencucian, hingga pencatatan suhu penyimpanan bahan baku yang belum konsisten.
"Termasuk sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG," kata dia.
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
