Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Safari Integritas di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Minggu.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menjelaskan Taman Margasatwa Ragunan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Unit Pengelola Ragunan adalah salah satu unit yang mendapatkan predikat Zona Integritas dua sekaligus. Bukan hanya WBK, tetapi juga WBBM. Itu yang pertama diraih oleh Taman Margasatwa Ragunan,” ujar Dhany di Jakarta.
Menurut dia, predikat tersebut diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek tata kelola dan pelayanan, termasuk upaya mencegah pungutan liar serta memastikan tidak adanya catatan negatif dari aparat penegak hukum maupun Ombudsman.
Melalui kegiatan bertema “Jujur Itu Petualangan, Integritas Itu Kebiasaan”, nilai antikorupsi dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas edukatif dan interaktif agar kejujuran tumbuh menjadi kebiasaan sejak dini.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita, pengelola Taman Margasatwa Ragunan, serta sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta.
“Ini merupakan sebuah upaya menumbuhkan sekaligus juga menjadi tameng bagi kita semua untuk melakukan pencegahan terhadap fraud,” jelas Dhany.
Dia menekankan bahwa pencegahan korupsi perlu dimulai dari pembentukan karakter, oleh karena itu, peserta diperkenalkan dengan sembilan nilai integritas KPK melalui jembatan keledai “Jumat Bersepeda Kaka”, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras, dan adil.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kunto Ariawan menjelaskan pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Pencegahan, menurut dia, dilakukan dengan memperbaiki sistem dan pelayanan publik agar ruang terjadinya praktik korupsi semakin sempit.
Kolaborasi antikorupsi Pemprov DKI dan KPK juga telah dijalankan melalui kegiatan edukasi publik sebelumnya.
“Untuk menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI yaitu dengan memperbaiki pelayanan publik, menghilangkan kesempatan, memperbaiki sistem,” kata Kunto.
Namun, dia mengingatkan bahwa sistem yang baik tetap membutuhkan orang-orang yang berintegritas.
Karena itu, pendidikan antikorupsi harus menyentuh kebiasaan sehari-hari, mulai dari tidak menyontek, tidak menitipkan absen, hingga tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
“Tidak ada ujug-ujug seseorang mengambil uang rakyat atau mencuri uang kalau tidak dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil, misalnya tidak jujur, suka bohong, dan sebagainya," kata Kunto.
Dia berharap sejumlah perilaku baik yang diajarkan pada kegiatan pagi hari dapat terus dilakukan sehingga ketika seserang menduduki jabatan strategis dan posisi penting tidak melupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak muda.
Baca juga: KPK ungkap hasil penggeledahan Summarecon pada kasus ATR/BPN
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
