Mataram (ANTARA) - Pagi itu di halaman kantor bupati dan wali kota di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), barisan aparatur sipil negara (ASN) tetap berdiri rapi.
Wajah-wajah yang menahan lapar dan dahaga itu tak kehilangan semangat. Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi baru saja dimulai. Jam kerja berkurang, tetapi ekspektasi publik tidak ikut menyusut. Justru di bulan suci inilah ukuran integritas dan disiplin aparatur diuji secara nyata.
Ramadhan selalu dimaknai sebagai momentum spiritual. Namun bagi birokrasi, ia juga momentum manajerial. Bagaimana memastikan pelayanan publik tetap optimal saat ritme kerja berubah? Bagaimana menjaga agar pengurangan jam kerja tidak diterjemahkan sebagai pengurangan tanggung jawab?
Pertanyaan itu relevan bagi NTB, provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan meningkat selama Ramadhan. Layanan kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga pengamanan publik justru kerap lebih dibutuhkan.
Di Kabupaten Lombok Utara, Bupati Najmul Akhyar mengingatkan bahwa Ramadhan bukan sekadar menahan lapar, melainkan momentum memperkuat disiplin dan etos kerja.
Kegiatan "Iman dan Taqwa" digelar rutin setiap Jumat di Masjid Baiturrahim sebagai penguatan fondasi spiritual aparatur. Pesan yang disampaikan sederhana tapi tegas, yakni nilai puasa harus tercermin dalam ketepatan waktu, tanggung jawab, dan pelayanan terbaik.
Sementara itu di Kota Mataram, pendekatan yang diambil lebih teknokratis. Pemerintah kota memangkas jam kerja ASN dari 37 jam menjadi 32,5 jam per minggu, mengikuti kebijakan nasional. Namun bersamaan dengan itu, pengawasan diperketat.
ASN yang terlambat atau tidak masuk tanpa keterangan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 2 persen. Dispensasi pulang lebih awal pada hari pertama Ramadhan diberikan, tetapi sanksi disiplin tetap berjalan.
Di Lombok Tengah, wakil bupati menegaskan pelayanan publik harus berjalan maksimal. Penyesuaian jam kerja tidak boleh mengganggu layanan kesehatan, administrasi kependudukan, maupun keamanan. ASN tetap masuk seperti biasa, tanpa libur tambahan.
Gambaran ini menunjukkan satu hal bahwa Ramadhan menjadi arena pembuktian komitmen birokrasi di NTB. Namun di balik kebijakan formal tersebut, ada dinamika yang patut ditelaah lebih dalam.
Baca juga: Jadi menu buka puasa, Pemprov NTB waspadai lonjakan harga kangkung
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
