Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memberikan tanggapan atas pengalihan PT Agincourt Resources dengan menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dalam pernyataan resmi yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Rosan menyatakan pihaknya telah melakukan serangkaian langkah, yang tak terbatas pada pengkajian aspek hukum, teknis produksi, hingga aspek bisnis yang tengah berjalan, serta strategi ke depan perusahaan tersebut.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional,” kata Rosan.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, BKPM yang memiliki kepanjangan Badan Koordinasi Penanaman Modal itu, telah melakukan pertemuan dan komunikasi langsung dengan manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif.
Selain itu, hasil kajian dan koordinasi lintas instansi juga telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.
Kementerian yang dipimpinnya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan terkait aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan.
Kata dia, proses tersebut dibarengi dengan koordinasi bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait guna pembahasan lanjutan.
Rosan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum demi mempertahankan kepercayaan terhadap iklim investasi nasional.
Menurut dia, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria mengatakan tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru yakni PT Perminas.
“Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,” ujar Dony ketika ditemui setelah acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (28/1).
Dony mengatakan Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara.
Nantinya, ia mengatakan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
