Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Norwegia sepakat mendukung upaya sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan badan dunia beranggotakan 193 negara itu beradaptasi dan tetap relevan dengan keadaan baru serta sesuai dengan tujuannya.
Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik saat mereka mendiskusikan Prakarsa UN80 oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, dalam pertemuan tersebut, keduanya memandang penting adanya dukungan lintas-regional bagi reformasi sistem PBB dan multilateral yang ambisius.
Keduanya juga sepakat bahwa sistem multilateral yang berfungsi dengan baik dan tatanan dunia yang dibangun berdasarkan hukum internasional sangat penting, terutama dalam konteks geopolitik saat ini.
Baca juga: Menlu: Reformasi multilateral perkuat inklusivitas, kepercayaan global
Indonesia dan Norwegia pun menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta prinsip dan tujuan PBB.
Prakarsa UN80, yang diluncurkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada Maret 2025, bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan PBB dan meningkatkan relevansinya di abad ke-21.
Prakarsa itu diluncurkan untuk mengatasi masalah struktural, meninjau mandat yang ada, menyelaraskan kembali program-program dalam sistem PBB, serta memastikan badan dunia itu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang bergantung padanya.
Disebut Prakarsa UN80 karena prakarsa tersebut diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun PBB yang ke-80.
Baca juga: Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
