Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya mengatasi hambatan perizinan yang menjadi pemicu tertahannya Proyek Lapangan Abadi Blok Masela oleh INPEX Masela Ltd di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Purbaya dalam sidang hambatan investasi atau debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, mengumpulkan pihak INPEX dan pihak terkait untuk menemukan penyelesaian dari proyek yang belum selesai meski sudah berjalan puluhan tahun.
Salah satu solusi yang ditawarkan Menkeu adalah ruang pelaporan rutin bagi INPEX dan mitra konsorsiumnya.
Dalam hal ini, Purbaya memperlakukan INPEX sebagai investor prioritas mengingat Blok Masela termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) serta salah satu proyek hulu minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.
Baca juga: SKK Migas-INPEX merampungkan studi teknis CCS proyek Blok Masela
Baca juga: Bahlil sebut lelang EPC proyek gas Blok Masela ditargetkan pada 2026
“Mereka bisa lapor secara reguler kapan pun. Nanti kami bereskan di sini. Jadi, saya akan perlakukan mereka sebagai investor spesial,” ujar Purbaya.
Menyoal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Purbaya menyebut telah menerima laporan bahwa prosesnya sudah hampir rampung. Namun, ia masih akan mendalami aspek lanjutan dari dokumen tersebut.
INPEX telah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat atau Onshore LNG dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Adapun Persetujuan Lanjutan Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup terbit pada awal Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Project Director INPEX Masela Harrad Blinco menjelaskan nilai belanja modal (capital expenditure/capex) proyek Blok Masela diproyeksikan melampaui 20 miliar dolar AS.
Dengan inflasi global dan dinamika pasar internasional, angka tersebut diperkirakan akan terdorong lebih tinggi dibandingkan saat proses tender berlangsung.
Blok Masela ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), penyaluran gas domestik sebesar 150 MMSCFD, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari.
Proyek tersebut juga mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menghasilkan LNG rendah emisi. Hal ini sejalan dengan tuntutan pasar global.
Dalam pengembangannya, proyek ini melibatkan 11 sumur subsea yang terhubung ke fasilitas FPSO (Floating Production Storage and Offloading) untuk pemrosesan awal gas sebelum dialirkan melalui pipa sepanjang 180 kilometer menuju kilang LNG di Pulau Yamdena, dekat Saumlaki.
Blinco berharap pemerintah dapat mengambil langkah intervensi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan.
Dengan begitu, kontraktor dapat masuk dan membangun proyek secara lebih cepat dan efisien dari sisi biaya.
Baca juga: Purbaya sesuaikan strategi dana Rp200 triliun dengan kebijakan BI
Baca juga: Pengamat: LPDP instrumen negara untuk tingkatkan kualitas SDM
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
