Mataram (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersepakat untuk menjadikan Pulau Lombok sebagai aglomerasi bagi pertumbuhan rantai pasok sirkular yang kelak menjadi percontohan skala nasional.
"Kita sepakat untuk menjadikan Lombok sebagai aglomerasi dari pertumbuhan semi-closed loop rantai pasok, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan baru," kata Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin Novrizal Tahar saat mengunjungi Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.
Novrizal mengatakan kebijakan Pemerintah NTB sudah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat terkait upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Program Makan Bergizi Gratis yang sekarang bergulir merupakan offtaker industri pangan.
Baca juga: BP Taskin ajak masyarakat manfaatkan lahan tidur, entaskan kemiskinan
Menurutnya, salah satu kebijakan yang sesuai adalah Desa Berdaya yang bisa menjadi rantai pasok sirkular bagi pertumbuhan ekosistem baru di desa-desa dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
"Ada 106 desa yang mengalami kemiskinan ekstrem dan ini menjadi sasaran Gubernur NTB dalam program-program ke depan," kata Novrizal.
Lebih lanjut dia menyampaikan komitmen dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap persoalan pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat maupun seluruh Indonesia.
Berbagai program berupa makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, hingga pemeriksaan kesehatan gratis adalah upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan secara nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa. Porsi kemiskinan itu turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen dibandingkan Maret 2024.
Baca juga: BP Taskin sarankan sarjana menganggur manfaatkan peluang kerja di SPPG
BPS menetapkan garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.305 per hari. Seseorang dianggap miskin bila uang yang dibelanjakan berada di bawah angka tersebut.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB memiliki 20 agenda kerja prioritas untuk mewujudkan program Desa Berdaya tersebut, di antaranya desa tanpa kemiskinan, desa mandiri pangan, dan desa wisata maju.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTB Lalu Hamdi mengatakan ada tiga prioritas utama program Desa Berdaya, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB destinasi berkelas dunia.
"Melalui Desa Berdaya, kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi nol persen pada tahun 2029," pungkas Hamdi.
Baca juga: NTB siapkan rencana kontingensi dalam pengelolaan destinasi wisata
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
