Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta negara hadir memberikan perlindungan bagi buruh di tanah air yang banyak kehilangan penghasilan di tengah kondisi ketidakstabilan ekonomi global saat ini.
Dia memaparkan sejumlah tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi para buruh saat ini, di antaranya tingginya angka pengangguran, kurangnya lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang rendah, ketimpangan upah, dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Keadaan yang memprihatinkan ini semakin menuntut kehadiran negara bagi buruh di tanah air,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Terkait fenomena gelombang PHK yang marak terjadi beberapa waktu terakhir, dia mendorong penguatan peran pemerintah dalam memfasilitasi lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja.
“Forum tripartit (pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja/serikat buruh) harus memikirkan serius soal banyaknya persoalan PHK, duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Dia pun menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mengawal fenomena badai PHK yang terjadi di tanah air, salah satunya dengan ikut memberikan pendampingan bagi buruh yang terkena PHK dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
“DPR juga selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja mitra-mitra kerja di pemerintahan dan memastikan setiap regulasi yang ada pro terhadap kebutuhan buruh,” ucapnya.
Wakil rakyat itu juga menyoroti tentang diskriminasi usia pada pelamar kerja, yang umumnya lowongan kerja di Indonesia membatasi usia pelamar 25 hingga 31 tahun.
Dia berharap pemerintah dapat mendorong perusahaan maupun pihak pemberi kerja untuk lebih terbuka terhadap pelamar yang sudah cukup umur sebab kondisi tersebut akan menyulitkan para korban PHK kembali bekerja di sektor formal.
“Biasanya pekerja yang sudah cukup umur memiliki lebih banyak pengalaman dan keterampilan yang pastinya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, meskipun kesempatan bagi angkatan kerja baru juga harus tetap diberikan,” tuturnya.
Dia pun menekankan pentingnya pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi global sebab membawa tantangan baru bagi ketenagakerjaan di tanah air, seperti munculnya pekerjaan baru dan hilangnya sejumlah lapangan kerja.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, terutama yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi sebuah kebutuhan dunia ketenagakerjaan hari ini. Termasuk bagaimana pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan bagi pekerja di sektor informal,” katanya.
Menurut dia, upaya adaptasi itu penting dilakukan mengingat sekitar 58 persen pekerjaan di Indonesia bergerak di sektor informal, yang menimbulkan kerentanan kerja lantaran tidak adanya jenjang karier hingga jam kerja terlampau tinggi bagi pekerja di sektor tersebut.
“Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan, untuk memastikan buruh atau pekerja yang bekerja di sektor informal juga tetap mendapatkan hak-hak dan keadilan,” ujarnya.
Terakhir, dia mengajak agar momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2025 menjadi titik refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan pekerja bukan hanya slogan semata, melainkan menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan negara.
“Tentunya DPR siap bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders terkait lainnya untuk memastikan setiap pekerja di Tanah Air ini, apa pun jenis pekerjaannya, memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
