Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV mengoptimalkan sistem pengamanan aset perkebunan dengan menggandeng Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) guna menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas perusahaan secara berkelanjutan di daerah itu.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Shandiyudha mengatakan penguatan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis.
"Sekaligus memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Arya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Arya didampingi Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan telah melakukan audiensi kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan yang aman dan kondusif.
Dia menyampaikan pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya dalam aspek pengamanan aset perusahaan, penegakan hukum terhadap tindak pidana di lingkungan perkebunan, serta dukungan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan di wilayah tersebut.
"Kami membahas berbagai isu strategis, terutama terkait pengamanan aset perkebunan dan upaya menjaga stabilitas operasional perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian nasional," ujarnya.
Menurut dia, selama ini hubungan antara PTPN IV Regional VII dan Polda Sumsel telah terjalin dengan baik melalui berbagai bentuk koordinasi dan komunikasi di lapangan.
"Ke depan kami menjajaki peluang penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur guna menciptakan pola kerja sama yang jelas dan komprehensif," ucapnya.
Ia juga menyebutkan salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah sinergi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit beserta jaringan penadah yang selama ini menjadi salah satu tantangan di sektor perkebunan.
Perusahaan tersebut saat ini juga tengah memperkuat sistem pengamanan internal melalui pembentukan tim intelijen internal perusahaan yang diharapkan dapat mendukung langkah-langkah preventif serta penegakan hukum oleh aparat kepolisian.
Selain persoalan pencurian produksi, pertemuan tersebut juga membahas langkah strategis dalam pengamanan aset perusahaan yang berkaitan dengan penyerobotan maupun pendudukan lahan.
Mengingat sebagian lahan operasional yang dikelola Regional VII masih merupakan aset PTPN I, kata Arya, maka koordinasi ke depan akan melibatkan PTPN I, PTPN IV, dan Polda Sumatera Selatan secara bersama-sama melalui pembentukan tim khusus sebagai penghubung teknis di lapangan.
Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan menilai pentingnya sinergi bersama aparat penegak hukum (APH) setempat untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi perusahaan.
Dengan sinergi yang semakin kuat, Denny optimistis berbagai tantangan terkait pengamanan aset maupun produksi dapat ditangani secara lebih efektif.
"Keamanan dan keberlanjutan operasional perusahaan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Denny.
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menyambut baik langkah penguatan koordinasi itu dan menegaskan kesiapan dalam mendukung upaya pengamanan aset dan penegakan hukum yang memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.
Menurut Kapolda, keberadaan perusahaan perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional, sehingga perlu didukung melalui situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Melalui pertemuan itu, PTPN IV dan Polda Sumsel menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dan membangun sistem pengamanan yang lebih efektif demi terciptanya iklim usaha yang aman di Sumatera Selatan.
Baca juga: Dukung penegakan hukum, Danantara komitmen tata kelola bersih di PTPN
Baca juga: PTPN IV PalmCo perkuat pengelolaan K3 di industri berisiko tinggi
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
