Jakarta (ANTARA) - Penganugerahan profesor/guru besar kehormatan, selama ini lebih banyak memicu kontroversi di masyarakat daripada penerimaan dan pengakuan ketepatan pemberiannya.
Kekeliruan mendasar yang jarang kita bedah adalah menyamakan "profesor" dengan "guru besar". Padahal secara ontologis dan semantik berbahasa, profesor tidaklah identik dengan guru besar.
Bahasa merupakan pembangun realitas, bukan hanya menggambarkannya. Ketika kita memilih istilah "guru besar" sebagai terjemahan jabatan fungsional tertinggi akademik, kita sedang membangun sebuah kenyataan sakral. Tidak hanya itu, dampaknya sangat serius, bisa sampai pada rusak, bahkan hancurnya integritas akademik.
Kata "guru" dalam budaya Indonesia memiliki muatan moral yang luas, sekaligus dalam, digugu dan ditiru. Kata "guru" dalam bahasa Indonesia sudah pula telanjur memiliki akar Sansekerta yang sangat kental, yang berarti "berat secara pengetahuan dan kebijaksanaan" (heavy, venerable, weighty in knowledge and wisdom), bahkan dianggap representasi Yang Ilahi yang mampu menghapuskan (ru) kegelapan (gu) dari siswa-siswanya.
Sementara atribut "besar" menandaskan lagi bobot spiritualitas, teladan, dan kebijaksanaan yang jelas melampaui dimensi administratif-teknis-struktural. Memang, dalam bahasa Melayu/Indonesia lama, sesuatu yang tinggi kedudukannya sering disebut "besar" (misalnya, tuan besar).
Saat profesor yang merupakan sebuah akumulasi prestasi riset dan pengajaran akademis di kelas dan laboratorium (lihat bobot angka kreditnya) dikemas dengan label guru besar (sebuah status moral-kultural), terjadilah distorsi atau pembiasan.
Orang tidak lagi memusatkan upaya pada kepakaran sejati, melainkan mengejar kebertuahan, keampuhan sosial. Hal inilah yang menyebabkan pengejaran jabatan akademik ini dilakukan secara membabi-buta, bahkan hingga menabrak pagar etika, karena yang diburu adalah predikat “guru yang diagungkan masyarakat”, bukan tanggung jawab intelektualnya.
Secara historis, penyamaan ini berakar dari upaya indigenisasi istilah-istilah kolonial pascakemerdekaan. Di era Hindia Belanda, posisi tertinggi di universitas disebut hoogleraar (secara harfiah berarti “pengajar tinggi”, dari kata hoog = tinggi, leraar = pengajar). Padanannya menjadi “guru besar”. Sayangnya, pemilihan ini abai pada fakta bahwa di negara asalnya, hoogleraar adalah sebuah jabatan dengan tugas-tugas berbasis riset (Tauchid Komara Yuda, 2025), bukan gelar kemuliaan seumur hidup yang bersifat mistis. Ketika diidentikkan dengan profesor, istilah ini mengalami hipersakralisasi.
Kita terjebak dalam romantisme berbahasa yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, di mana kini ada profesor riset di Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) yang secara formal tidak memiliki kewajiban mengajar mahasiswa di kampus, atau profesor kehormatan yang diberikan seringkali karena jasa yang dipandang di luar dunia akademik.
Jika mereka tidak mengajar, secara semantik, di mana letak "guru"-nya? Tidakkah menjadi konyol dan melanggar akal sehat kita sendiri, ketika kita mengutarakan istilah guru besar kehormatan? Menyematkan sebutan guru besar dalam konteks ini bukan hanya salah kaprah secara fungsional, melainkan juga membuktikan bahwa label guru besar telah bergeser menjadi sekadar piala penghargaan sosial, bukan lagi mandat pendidikan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
